Miglobalpos.com – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pesisir Barat terus memperkuat sinergi lintas sektor melalui berbagai inovasi kebijakan dan program daerah guna menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan masyarakat. Dalam kegiatan High Level Meeting dan Capacity Building TPID yang berlangsung, Rabu (23/7/2205), para pemangku kepentingan menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh instansi daerah dalam merespons dinamika inflasi yang semakin kompleks.
Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, SH., M.Kn., menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tugas satu atau dua instansi saja. “Pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab dinas perdagangan atau pertanian semata, tetapi juga membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari infrastruktur, transportasi, komunikasi, hingga penguatan UMKM dan pasar rakyat. Kita tidak boleh hanya reaktif semata, namun harus mampu membangun sistem pengendalian inflasi yang proaktif, adaptif, dan berbasis data,” ujarnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, dalam paparannya menyampaikan bahwa Provinsi Lampung mencatatkan inflasi sebesar 1,87% (yoy) pada Juni 2025. Inflasi tersebut didorong oleh tiga komponen utama, yaitu komponen inti (emas perhiasan), volatile food (beras, cabai, bawang merah), serta administered price (angkutan udara, angkutan dalam kota, dan bahan bakar).
“Penguatan sinergi TPID menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga di daerah. Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi besar melalui komoditas unggulan seperti kopi, kelapa, dan kelapa sawit. Komoditas ini bukan hanya penggerak ekonomi lokal, tetapi juga memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir Lampung,” ujar Bimo Epyanto.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Bank Indonesia akan terus mendukung program pengendalian inflasi daerah melalui asistensi teknis, penguatan koordinasi antar lembaga, dan peningkatan kapasitas SDM daerah. “Sinergi antara Pemerintah Daerah, BI, BPS, Bulog, dan pelaku usaha merupakan fondasi dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Pentingnya dukungan data statistik yang akurat dan terkini juga disampaikan oleh Rika Nugraeni Hermawan, S.Tr.Stat., perwakilan dari BPS Lampung Barat. Ia menekankan bahwa data yang valid menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pengendalian inflasi.
Sementara itu, Antariksa Putra Negara, S.E., M.Ak., Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Provinsi Lampung, menyampaikan bahwa Pemprov telah menghadirkan kanal sinergi pengendalian inflasi TPID yang memungkinkan pelaporan kinerja TPID secara digital dan real time. Kanal ini juga mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri atas inovasinya.
Sebagai bagian dari sesi berbagi praktik terbaik, Eni Purwati, S.T., Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Metro, membagikan pengalaman sukses TPID Kota Metro melalui program Toko MAPAN (Metro Maju Antisipatif Pengendalian Harga Pangan). Inisiatif ini terbukti efektif menstabilkan harga pangan dan membawa Kota Metro sebagai nominasi terbaik TPID Kab/Kota kelompok Sumatera pada tahun 2019, 2022, dan 2023.
