Miglobalpos.com – Program pendidikan gratis yang selama ini digaungkan pemerintah melalui bantuan operasional sekolah (BOS) kembali tercoreng. Di SMK Pancasila 3 Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dugaan praktik pungutan liar (pungli) diduga membuat sejumlah siswa tertekan hingga memilih berhenti sekolah.
Kebijakan pemerintah pusat melalui program BOS sebenarnya bertujuan meringankan beban biaya pendidikan dan melarang sekolah penerima dana BOS melakukan pungutan dalam bentuk apa pun. Namun ironisnya, SMK Pancasila 3 Baturetno justru diduga membuat aturan sendiri dengan memungut berbagai jenis biaya dari wali murid.
Beberapa pungutan yang dikeluhkan oleh para wali murid antara lain:
| Jenis Pungutan |
|---|
| Uang SPP |
| Uang BP3 |
| Uang PKL |
| Uang Sarpras |
| Uang Study Tour |
| Uang UTS/UAS |
| Uang Seragam |
| Dan lain-lain |
Pungutan-pungutan tersebut dinilai sangat membebani orang tua siswa. Dalam beberapa kasus, siswa merasa malu karena belum mampu membayar biaya-biaya tersebut. Akibatnya, mereka enggan masuk sekolah, tidak ikut kegiatan belajar mengajar, bahkan ada yang akhirnya dikeluarkan secara tidak layak oleh pihak sekolah.
“Ini sungguh mencederai semangat pendidikan. Siswa bukan hanya kehilangan haknya, tapi juga dipermalukan dan dihukum secara sepihak. Ini sangat tidak berperikemanusiaan,” ujar Indrawan, aktivis NKRI sekaligus Ketua Tim Investigasi.
Ia mengaku sangat menyesalkan keputusan pihak sekolah yang memberhentikan seorang siswa hanya karena tidak mampu membayar pungutan. Pihaknya kini tengah mendampingi siswa tersebut agar dapat melanjutkan pendidikan di tempat lain sesuai pilihannya.
“Kami menuntut agar guru BK, wali kelas, dan pihak yang terlibat dalam pemberhentian siswa ini diberikan sanksi tegas. Kami juga mendesak agar Dinas Pendidikan dan Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan, termasuk mengevaluasi dan menghentikan penyaluran dana BOS ke sekolah tersebut,” tegas Indrawan.
Ia menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan yang terjadi di SMK Pancasila 3 Baturetno dianggap telah mencederai hak dasar anak dalam memperoleh pendidikan.
Catatan Hukum:
Pungutan liar di lembaga pendidikan dilarang keras sebagaimana diatur dalam:
- Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Redaksi & Tim Investigasi)
