Miglobalpos.com – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyatakan bahwa data statistik yang dirilis BPS menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan, khususnya dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara terukur dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar saat menghadiri rilis resmi Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Lampung Maret 2025 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Jumat (25/7/2025).
Ganjar menyatakan Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal terus berkomitmen mengurangi angka kemiskinan melalui program-program yang berbasis data.
“Data ini bukan sekadar angka, tapi menjadi arah kebijakan kami. Gubernur Lampung sangat serius mendorong pemberdayaan desa melalui program Desaku Maju, terutama lewat transformasi digital dan penguatan SDM,” kata Ganjar.
Sejalan dengan itu, Pemprov Lampung juga mendukung penuh sejumlah program strategis nasional seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan Sekolah Rakyat, yang dinilai berkontribusi besar terhadap penguatan ekonomi desa dan perlindungan warga rentan dari risiko kemiskinan.
“Kami ingin nilai tambah ekonomi tetap berada di desa. Program-program ini juga membantu menjaga masyarakat yang rentan agar tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan,” ucap Ganjar.
Menurut data BPS, angka kemiskinan di Lampung per Maret 2025 turun menjadi 10,00 persen, menurun signifikan sebesar 0,62 persen poin dibanding September 2024. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 52,28 ribu orang dalam periode tersebut.
Selain itu, Gini Ratio Lampung tercatat sebesar 0,292, mengalami penurunan yang menunjukkan perbaikan dalam pemerataan pengeluaran penduduk. Meski demikian, BPS mencatat bahwa dinamika sektor pertanian dan perdagangan serta kondisi ekonomi nasional turut memengaruhi fluktuasi tersebut.
Ganjar menambahkan bahwa ke depan, tantangan terbesar bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memastikan akses yang merata terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar, terutama di kantong-kantong kemiskinan ekstrem. Untuk itu, konvergensi lintas sektor dan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan.
“Kami percaya bahwa kebijakan yang tepat harus lahir dari data yang akurat dan upaya pengentasan kemiskinan akan lebih efektif jika dilakukan bersama,” katanya.
