Miglobalpos.com – Menindaklanjuti laporan dari DPP LSM Lembaga Investigasi Bersama Rakyat (LIBRA) pada 16 Juli 2025, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung memanggil sekitar empat penambang pasir di sepanjang aliran Sungai Way Seputih, Kabupaten Lampung Timur. Mereka diduga melakukan aktivitas penambangan tanpa izin alias ilegal.
Laporan dari LIBRA didasarkan pada hasil investigasi langsung ke beberapa lokasi penambangan di sepanjang Way Seputih. LSM tersebut juga mengonfirmasi aktivitas ilegal ini melalui wawancara dengan dua pemilik tambang pasir yang berinisial Wrn dan Sdm.
Penambangan pasir tanpa izin jelas melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam UU tersebut, kegiatan pertambangan bahan galian golongan C—termasuk pasir—wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Tanpa izin resmi, penambang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 158 UU Minerba, yang mengatur ancaman pidana penjara serta denda bagi setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin.
Selain melanggar hukum, tambang pasir ilegal di Way Seputih juga berdampak serius terhadap lingkungan, antara lain:
- Kerusakan habitat sungai dan ekosistem sekitar.
- Erosi dan perubahan morfologi sungai.
- Kerusakan jalan dan infrastruktur akibat aktivitas berat.
- Pencemaran air dan udara dari debu serta limbah tambang.
Yang mengherankan, meski sudah disorot dan dilaporkan, aktivitas tambang pasir ilegal ini tetap berjalan. Publik pun mempertanyakan adanya “tangan tak terlihat” yang diduga membekingi aktivitas tersebut, sehingga terkesan kebal hukum.
