Miglobalpos.com – Direktur LPHPA Provinsi Lampung, Toni Fisher, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap lemahnya peran pemerintah daerah dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung. Menurutnya, pemerintah belum menunjukkan keberpihakan yang nyata dan serius dalam upaya perlindungan anak, baik dalam kebijakan maupun pelaksanaan di lapangan.
“Setiap tahun kita mendengar data kekerasan anak meningkat, tapi respons dari pemerintah cenderung normatif — sebatas seremonial dan imbauan. Tidak ada sistem perlindungan yang kuat, apalagi yang berpihak pada korban,” tegas Toni, Minggu (27/7).
Toni menyoroti minimnya ketersediaan fasilitas perlindungan anak seperti rumah aman, layanan konseling psikologis, dan pendampingan hukum yang memadai di tingkat kabupaten/kota. Ia juga menyebut bahwa banyak kasus justru berhenti di tingkat keluarga atau masyarakat karena korban dan keluarganya merasa tidak percaya dengan proses hukum atau takut terhadap stigma sosial.
“Pemerintah seolah hanya menunggu laporan, bukan melakukan deteksi dini atau pencegahan. Bahkan ketika ada kasus, tidak ada koordinasi antarinstansi yang berjalan efektif,” kata Toni.
Menurutnya, Pemprov Lampung dan pemerintah kabupaten/kota belum menjadikan isu perlindungan anak sebagai prioritas pembangunan. Anggaran yang dialokasikan untuk program pencegahan kekerasan masih minim, dan sebagian besar kegiatan hanya berupa sosialisasi tanpa dampak jangka panjang.
“Kita tidak bisa menunggu sampai anak-anak jadi korban baru bertindak. Negara seharusnya hadir sejak awal, mencegah, melindungi, dan memulihkan,” ujarnya.
Toni juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak bukan hanya soal kriminalitas, tapi soal masa depan generasi.
