Miglobalpos.com – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus memperkuat kerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) demi mewujudkan pengelolaan tata ruang dan pertanahan yang lebih baik, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Mirza dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid yang digelar di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Bandarlampung, pada Selasa (29/7/2025). Rakor ini turut dihadiri oleh para Bupati/Walikota se-Lampung dan unsur Forkopimda.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan ATR/BPN untuk mendukung program-program strategis nasional di bidang pertanahan dan tata ruang.
“Sinergi ini adalah kunci untuk mewujudkan pengelolaan tata ruang dan pertanahan yang lebih baik, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat. Terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian daerah,” ujar Mirza.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota siap untuk berkolaborasi aktif dalam mendukung seluruh program prioritas ATR/BPN.
“Ini bentuk komitmen kami agar roda pembangunan di Lampung berjalan dengan baik, terarah, dan berlandaskan keadilan sosial,” lanjutnya.
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara ATR/BPN dan pemerintah daerah sebagai fondasi keberhasilan pengelolaan pertanahan dan tata ruang nasional.
“Dengan sinergi yang kokoh, target dalam bidang pertanahan tidak akan berhenti di angka, melainkan akan menjadi kenyataan yang nyata dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap Nusron.
Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan pertanahan harus berlandaskan pada tiga prinsip utama: kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas.
Lebih lanjut, Nusron menyampaikan bahwa pihaknya siap memfasilitasi Pemerintah Provinsi Lampung dalam optimalisasi pemanfaatan tanah, termasuk lahan dengan status Hak Guna Usaha (HGU), agar dapat memberikan manfaat langsung bagi pembangunan daerah, usaha rakyat, dan ketahanan pangan.
“Tanah harus menjadi sumber daya produktif yang bisa dikuasai dan dimanfaatkan rakyat untuk usaha dan kemandirian pangan,” tutupnya.
