Miglobalpos.com – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 17.B/LHP/XVIII.BLP/05/2025 tertanggal 22 Mei 2025 mengungkap kejanggalan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung (31/7/25).
Berdasarkan audit atas belanja barang dan jasa tahun anggaran 2024, BPK menemukan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada 26 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar Rp6,79 miliar. Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan, pemasangan paving block, serta pengeboran sumur.
Hasil uji petik fisik menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp708,16 juta serta pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi senilai Rp355,93 juta. Selain itu, denda keterlambatan senilai Rp16,44 juta belum dikenakan kepada penyedia jasa.
Akibat kondisi tersebut, terjadi kelebihan pembayaran riil sebesar Rp477,78 juta kepada 14 penyedia jasa. BPK juga mencatat potensi kerugian negara sebesar Rp586,30 juta dari tujuh penyedia lainnya yang belum dikenai koreksi. Jika diakumulasikan, total kerugian dan potensi kerugian negara mencapai Rp1,06 miliar.
BPK menyebut kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai faktor utama permasalahan. Keduanya dianggap tidak cermat dalam menghitung volume, memverifikasi spesifikasi teknis, serta lalai menerapkan sanksi denda sesuai ketentuan. Di sisi lain, penyedia jasa dinilai tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
Menanggapi temuan ini, Kepala Dinas PKPCK Lampung dalam keterangan resminya kepada BPK menyatakan sependapat dengan hasil audit dan menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi. Namun hingga saat ini, belum ada informasi resmi terkait pengembalian kelebihan pembayaran atau pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat. Kepala Dinas juga belum memberikan keterangan terbuka kepada wartawan.
Sementara itu, Ketua DPW Gerakan Pengawal Hukum Kebijakan Nasional (GPHKN) Provinsi Lampung, Misrul, menyoroti akar persoalan yang lebih dalam. Ia menduga adanya praktik setoran fee proyek sebesar 20 persen yang diberlakukan terhadap rekanan sebagai syarat memperoleh pekerjaan di lingkungan Dinas PKPCK.
“Setoran fee proyek sebesar 20 persen ini sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pekerjaan. Ini adalah praktik yang tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merugikan keuangan negara dan masyarakat luas,” ujar Misrul kepada wartawan.
Pernyataan senada disampaikan oleh Hendra, Ketua LSM Jaringan Pemantau Penyimpangan Anggaran (JPPA) Lampung. Menurutnya, praktik setoran yang tidak diatur dalam petunjuk teknis proyek menjadi biang kerok rusaknya mutu pekerjaan. “Anggaran yang seharusnya utuh jadi terpangkas. Rekanan terpaksa menekan biaya pelaksanaan agar tetap memperoleh keuntungan, dan itu jelas berdampak pada hasil pekerjaan,” kata Hendra, Selasa (23/07/2025).
GPHKN meminta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan korupsi sistematis di balik proyek-proyek bermasalah tersebut.
Rilis : Redaksi
