Miglobalpos.com – Pemerintah Provinsi Lampung resmi menyerahkan dokumen Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025, serta Rancangan KUA-PPAS Tahun 2026 kepada DPRD Provinsi Lampung. Penyerahan dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (5/8/2025).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan menyampaikan bahwa penyampaian kedua dokumen tersebut merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan secara transparan, terukur, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan KUA-PPAS ini merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk mengawal dan mewujudkan APBD yang mendukung pembangunan Provinsi Lampung. Ini juga menjadi bentuk pelaksanaan proses perencanaan anggaran yang tepat waktu,” ujar Jihan.
Lebih lanjut, Wagub menjelaskan bahwa dalam penyusunan dokumen tersebut, Pemprov Lampung mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan nasional, serta tantangan dan prospek ekonomi daerah. Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung hingga akhir 2025 diproyeksikan akan tetap tumbuh positif di kisaran 5,2 hingga 5,5 persen.
“Proyeksi ini sejalan dengan optimisme terhadap pemulihan ekonomi nasional yang terus menunjukkan perbaikan,” katanya.
Sementara untuk tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Lampung diperkirakan akan berada pada kisaran 5,2 hingga 5,7 persen. Menurutnya, penyesuaian target tersebut mencerminkan fleksibilitas perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kondisi riil masyarakat.
“Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tetap optimis namun adaptif dalam merancang kebijakan pembangunan ke depan,” tambahnya.
Wagub Jihan pun berharap agar DPRD dapat segera membahas kedua dokumen tersebut secara bersama-sama, dalam semangat kolaborasi yang konstruktif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
“Semoga pembahasan ini berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas, efisien, serta berdampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
Penyerahan dokumen KUA-PPAS ini menjadi bagian penting dari siklus perencanaan dan penganggaran tahunan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dan 2026.
