Miglobalpos.com – Sorotan tajam kembali diarahkan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung.
Forum Media LSM Lampung (FOMELL) bersama sejumlah elemen masyarakat sipil dan media lokal menyuarakan desakan keras kepada Gubernur Lampung agar segera mencopot Kepala Dinas PKPCK.
Desakan ini muncul seiring mencuatnya dugaan penyimpangan anggaran dalam sejumlah proyek yang dikerjakan sepanjang tahun anggaran 2024. Hal ini disampaikan secara resmi oleh FOMELL melalui surat bernomor 01/6/Fomell/VIII/2025, yang dikirim pada Rabu (7/8/2025).
Tak hanya berhenti pada penyampaian surat, FOMELL juga mengumumkan rencana aksi moral serentak yang akan digelar pada 14 Agustus 2025 di tiga titik strategis:
- Kantor Dinas PKPCK Provinsi Lampung
- Kantor Gubernur Lampung
- Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung
Diperkirakan sekitar 100 orang massa akan ikut serta dalam aksi ini, mengusung isu utama dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah.
Proyek-Proyek yang Diduga Bermasalah
Berikut sejumlah proyek tahun anggaran 2024 yang menjadi sorotan FOMELL:
| Nama Proyek | Nilai Proyek | Pelaksana |
|---|---|---|
| Rehabilitasi Aula Gedung Atlet Pemuda dan Pelajar | Rp 3,99 M | Cbay Pass |
| Pembangunan Jalan Sukabumi, Bandar Lampung | Rp 200 Juta | Tidak disebutkan |
| Rehabilitasi Gedung Induk Museum Lampung | Rp 1,68 M | CV Putra Gupti Mandiri |
| Gedung Penitipan Anak Yayasan Wanita Persatuan | Rp 909 Juta | CV Krakatoa Muda Mandiri |
| Kegiatan Persampahan | Rp 1,33 M | PT Nusa Tiara |
| Rehabilitasi GOR Saburai PKOR Way Halim | Rp 3,49 M | CV Abdi Karya Pratama |
| Peningkatan Jalan Raden Saleh | Rp 640 Juta | Tidak disebutkan |
| Rehabilitasi Gedung Seni Way Halim | Rp 3,99 M | CV Lembak Indah |
FOMELL mengungkapkan bahwa hasil audit BPK tahun 2024 telah menunjukkan adanya indikasi kuat kerugian negara, dengan temuan seperti proyek tidak sesuai spesifikasi teknis, volume pekerjaan fiktif, hingga dugaan mark-up anggaran.
Desakan & Tuntutan FOMELL
Tokoh LSM GAB, Oktapianus, menegaskan bahwa Kepala Dinas PKPCK harus dicopot jika terbukti lalai atau terlibat dalam praktik penyimpangan anggaran. Ia juga meminta aparat penegak hukum tidak tinggal diam.
“Kami meminta agar Gubernur Lampung segera mencopot Kepala Dinas jika terbukti lalai atau terlibat dalam penyimpangan anggaran ini. Aparat penegak hukum juga harus bertindak,” ujar Oktapianus.
Surat tuntutan ini ditandatangani oleh gabungan LSM dan media lokal yang tergabung dalam koalisi FOMELL, seperti:
- DPP BORGOL
- LSM HANTAM
- Media Merah Putih Lampung
- LSM PRL
- Media Edukasi Nusantara Post
- Media Independen Indonesia, dan lainnya.
FOMELL juga merujuk pada investigasi media KBNI News yang sejak Juli 2025 telah mengungkap secara berseri dugaan kerugian negara dalam proyek-proyek tersebut.
Isi Tuntutan Resmi FOMELL:
- Aparat penegak hukum (APH) diminta segera menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan temuan audit BPK 2024.
- Gubernur Lampung diminta mencopot Kepala Dinas PKPCK apabila terbukti melakukan pembiaran atau terlibat dalam penyimpangan.
Aksi moral yang akan digelar menjadi peringatan publik, agar pengelolaan anggaran daerah (APBD) di masa mendatang lebih transparan, profesional, dan bertanggung jawab.
(Laporan: Sugi)
