Miglobalpos.com – Aktivitas tambang batu bara berskala besar yang diduga ilegal di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, kembali menjadi sorotan publik. Tambang tersebut diduga tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.
Padahal, Kabupaten Indragiri Hulu diketahui memiliki potensi batu bara berkalori rendah yang cukup besar, dengan perkiraan cadangan mencapai 5 miliar metrik ton. Namun, jika dikelola tanpa izin resmi, aktivitas tersebut berpotensi merusak lingkungan sekaligus merugikan negara karena tidak adanya kontribusi pajak maupun retribusi pertambangan.
Tokoh masyarakat Pangkalan Kasai, inisial Sk, saat ditemui Minggu (17/8/2025), menegaskan bahwa aktivitas tambang tersebut kuat dugaan ilegal.
“Tambang ilegal ini bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan pencemaran. Selain itu, juga berpotensi memicu konflik sosial, terutama bagi masyarakat yang tinggal dekat lokasi penambangan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, negara jelas dirugikan akibat hilangnya potensi pendapatan dari pajak dan retribusi.
Masyarakat pun mempertanyakan sikap aparat penegak hukum (APH) yang terkesan diam meskipun sudah ada laporan, bukti, dan pemberitaan dari media lokal terkait aktivitas tambang batu bara di Seberida.
Untuk diketahui, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin (Satgas Gakkum PETI) guna mengatasi maraknya tambang ilegal di berbagai daerah.
“Kami, masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai, meminta Satgas Gakkum PETI turun langsung dan menindak tegas oknum pemilik tambang batu bara ilegal di Kecamatan Seberida,” tegas Sk.
Dasar Hukum
Aktivitas tambang tanpa izin jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), khususnya:
- Pasal 158 UU Minerba: “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IUPK, atau izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”
Dengan demikian, aparat penegak hukum seharusnya tidak ragu melakukan penindakan terhadap dugaan tambang ilegal tersebut.
Masyarakat berharap APH bersama dinas terkait di Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau meningkatkan pengawasan serta melakukan penindakan tegas. Hal ini penting agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas dan potensi kerugian negara bisa dicegah.
Sugianto
