Miglobalpos.com – Penghentian aktifitas pelabuhan Boom lama oleh walikota telah memunculkan polemik baru.Banyak masyarakat yang bergantung hidup dari pelabuhan tersebut kehilangan mata pencarian dan tak bisa memberikan kehidupan yang layak pada keluarga.Bahkan demi meluapkan kekecewaan pada keputusan tersebut,puluhan orang melakukan demo dan camping di depan rumah kediaman walikota.
Menurut salah seorang masyarakat yang melaksanakan aksi bahwa kebijakan yang diambil walikota kurang kajian dan pertimbangan.Disaat masyarakat sedang kesulitan ekonomi dan lapangan pekerjaan, Walikota Pekanbaru malah menutup lokasi yang jadi tempat masyarakat bergantung hidup.
“Apa yang terjadi di pelabuhan Boom baru adalah sebuah kebijakan yang tidak pro rakyat.Sebuah kebijakan yang diambil terburu buru tanpa kajian dan pertimbangan matang.Sebuah keputusan yang tidak menyelesaikan masalah namun memunculkan masalah baru yang lebih kronis dari masalah yang lama,ujarnya
“Bukankah di lokasi tersebut banyak masyarakat yang bergantung hidup demi sesuap nasi menafkahi keluarga.Mereka telah bekerja puluhan tahun disana.Jadi jika hanya menutup tanpa memberikan peluang mereka bekerja sama saja Pemko membunuh mereka perlahan lahan.Atau jika pun tidak maka akan meningkatkan tindak kriminalisme.Jika untuk mengisi perut saja mereka tidak bisa apakah tidak akan muncul niat mencuri atau pelanggaran hukum lainnya.Seharusnya hal ini juga jadi pemikiran dan pertimbangan Pemko Pekanbaru,”lanjutnya.
“Seharusnya sebelum menutup,pemko bisa duduk bersama dengan semua pihak terutama masyarakat yang bergantung hidup dari pelabuhan.Pemko bisa carikan solusi pekerjaan bagi mereka yang biasa jadi buruh disana.Tapi yang terjadi tidak seperti itu,Pemko cuma menutup tanpa ada tindak lanjut lainnya.Kemana mereka harus mencari solusi ditengah tengah keterpurukan ekonomi saat ini,disaat lapangan pekerjaan sulit.”
Dalam kesempatan yang sama perwakilan masyarakat juga menyampaikan bahwa penutupan lokasi pelabuhan ini juga berdampak pada pengurangan PAD.Disaat krisis anggaran ini seharusnya hal itu tidak dilakukan.
“Bukan saja masalah yang dirasakan masyarakat.Penutupan ini juga berdampak pada pengurangan PAD kota Pekanbaru.Bukankan disaat krisis ini pemko harus bijak dalam menambah PAD daerah.Bukankah Pemerintah pusat berharap daerah mandiri dengan bisa mendapatkan PAD sebesar besarnya,”urainya
“Untuk itu kami berharap Pemko Pekanbaru bisa mengkaji ulang persoalan ini.Jangan cuma karena ingin buat kebijakan tanpa pertimbangan yang matang.Walikota tidak boleh asal buat kebijakan yang dapat merugikan masyarakat,”pungkasnya.
