Miglobalpos.com – Sebuah perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 300 hektar di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, diduga kuat belum mengantongi izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B).
Selain persoalan izin, karyawan yang bekerja di perkebunan tersebut juga diduga belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Upaya konfirmasi media kepada pihak manajemen, khususnya bagian SDM atau kepala kebun, hingga berita ini diturunkan belum membuahkan jawaban.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga sekitar, perkebunan sawit yang disebut-sebut milik seseorang berinisial IG itu diduga tidak memiliki dokumen lingkungan (AMDAL), IUP-B, maupun Hak Guna Usaha (HGU).
Masyarakat Bunut pun berharap agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan instansi terkait segera turun tangan melakukan pengecekan dan penertiban.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa selain tidak memiliki dokumen resmi, fasilitas perumahan (barak) karyawan di lokasi tersebut juga tidak layak huni.
“Kalau memang tidak punya IUP dan AMDAL, bisa dilihat dari baraknya yang tidak layak huni. Bahkan jaminan pekerja juga tidak ada karena mereka belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Keberadaan kebun ini juga tidak memberi manfaat bagi kami. Karyawan banyak didatangkan dari luar daerah, sementara kami di kampung sendiri hanya jadi penonton,” keluh warga.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perusahaan yang beroperasi tanpa memiliki IUP dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda hingga Rp10 miliar.
Perusahaan tanpa izin resmi juga berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara, terutama dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu, praktik perkebunan ilegal dapat menyebabkan kerusakan ekologis seperti deforestasi dan pencemaran lingkungan akibat pembukaan lahan yang tidak sesuai aturan.
Potensi kerugian negara dari kebun ilegal tanpa IUP juga sangat besar, mengingat mereka tidak membayar pajak maupun retribusi yang semestinya menjadi pendapatan negara maupun daerah.
Rls/Tim
