Miglobalpos.com – Kasus dugaan penyerobotan tanah warisan almarhum Datuk Toyib seluas 1.564 hektar kembali memanas. Ahli waris, Sri Nahyuni, resmi melaporkan Kepala Desa Lubuk Mandarsah ke Polres Tebo, Jambi, melalui surat pengaduan dengan nomor STBPP/186/IX/SPKT/POLRES TEBO/POLDA JAMBI, pada 3 September 2025.
Permasalahan ini sebenarnya telah berlangsung lama, namun hingga kini tidak ada penyelesaian baik secara kekeluargaan maupun melalui musyawarah desa (rembuk pekon). Ahli waris menuntut agar mantan maupun pejabat kades yang pernah menjabat segera diperiksa, karena dianggap mengetahui permasalahan tanah tersebut.
Eks Kades Samsuri dan Oknum Warga Dilaporkan
Mantan Kades Lubuk Mandarsah, Samsuri, yang kini menjabat sebagai anggota dewan, diduga kuat telah menjual puluhan hektar tanah warisan Datuk Toyib saat masih menjabat.
Tidak hanya Samsuri, beberapa nama lain yakni Jaiz, Yunan, dan Yahya, juga diduga ikut terlibat dalam penjualan ilegal tanah tersebut. Mereka diduga melakukan persekongkolan melalui Kelompok Tani Sakato Jaya, dengan menerbitkan surat “Surat Tanah Lahan Garapan” seolah-olah tanah itu tidak bertuan.
Padahal, tanah tersebut sudah diserahkan kepada ahli waris Sri Nahyuni. Namun, dengan cara-cara yang dianggap licik dan tidak bermoral, Sri Nahyuni justru diposisikan tidak memiliki hak. Bahkan, berita acara penyelesaian sengketa yang pernah diterbitkan Kades Sumanto pun hingga kini tak kunjung ditindaklanjuti.
Zais Diduga Menjual 80 Hektar Tanah
Nama Zais juga disebut dalam perkara ini. Ia diduga menjual tanah warisan Datuk Toyib seluas 80 hektar melalui Kelompok Tani Sakato Jaya kepada almarhum Teguh.
Dalam proses mediasi, keluarga Teguh sempat mengaku hanya menggarap 1 hektar, namun informasi terbaru menyebutkan mereka menguasai hingga 200 hektar. Hal ini membuat keluarga Sri Nahyuni keberatan dan melanjutkan persoalan ini ke jalur hukum dengan laporan resmi ke Polres Tebo.
Peran Kelompok Tani Sakato Jaya
Berdasarkan investigasi, tanah warisan Datuk Toyib juga banyak dikuasai oleh Kelompok Tani Sakato Jaya. Melalui kelompok ini, sejumlah tanah dijual kepada pihak lain.
Contohnya, pada 15 Agustus 2019, terbit surat “Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan” atas nama Edi Siahaan, seluas 2 hektar, yang ditandatangani perangkat desa: Amrizal (RT), M. Yunan (Kadus Pelayangan Tebat), dan M. Zais (Ketua Kelompok Tani).
Kemudian, pada 10 Juli 2021, kelompok yang sama menerbitkan surat serupa kepada Abdul Kahar, yang kemudian juga menjual tanah tersebut ke pihak lain. Harga jual tanah bervariasi, antara Rp5 juta hingga Rp10 juta per hektar.
Fakta ini semakin memperkuat dugaan adanya penyerobotan terorganisir dan persekongkolan jahat terhadap tanah warisan keluarga Sri Nahyuni.
Warga Pengungsi Aceh
Permasalahan lain muncul terkait keberadaan warga pengungsi Aceh sejak tahun 2005. Mereka menempati tanah seluas 262 hektar untuk 21 KK dengan status “menumpang sementara”.
Sebagai bentuk kompensasi, mereka menyerahkan uang sebesar Rp10 juta kepada keluarga Datuk Toyib, yang diterima atas nama Teguh. Namun, ahli waris menegaskan uang tersebut hanya bentuk ucapan terima kasih, bukan transaksi jual beli.
Keluarga besar Datuk Toyib kini menuntut kejelasan status tanah itu, karena dianggap tidak masuk akal tanah seluas ratusan hektar dihargai hanya Rp10 juta.
Harapan Keluarga Besar Datuk Toyib
Samsu MT, perwakilan keluarga besar Datuk Toyib, menegaskan bahwa mereka siap memperjuangkan hak warisan leluhur dengan cara apapun.
“Keluarga besar akan saya bawa ke rumah kades, kalau memang persoalan ini tidak segera diselesaikan,” tegas Samsu.
Selain itu, di atas tanah seluas 1.564 hektar tersebut juga terdapat makam keluarga, yakni Siti Aisyah, yang menjadi bukti kuat kepemilikan tanah oleh keluarga Datuk Toyib. Makam ini tercatat dalam surat segel yang diterbitkan Desa Mandarsah, sehingga memperkuat klaim ahli waris.
Keluarga berharap aparat penegak hukum serius menangani kasus ini agar tidak berlarut-larut, serta mencegah konflik sosial yang lebih besar di masyarakat.
Red/tim
