Miglobalpos.com – Sengketa tanah di Km 18 Makassar antara ahli waris Tjoddo dan ritel besar Indogrosir terus menjadi sorotan nasional.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI pada Rabu (17/9), ahli waris Tjoddo menuding Indogrosir menggunakan dalil hukum keliru. Mereka menyebut Indogrosir mendasarkan klaimnya pada putusan inkrah Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung antara Tjonra Karaeng Tola (Km 17) dan Annie Gretha Warouw (Km 20), padahal perkara tersebut tidak ada kaitannya dengan tanah Tjoddo di Km 18.
Klaim Indogrosir di Konferensi Pers
Dalam konferensi pers Mei 2023, setelah aksi unjuk rasa ahli waris Tjoddo, kuasa hukum Indogrosir Inriwan Widiarja, SH menyatakan bahwa sengketa tanah sudah selesai. Menurutnya, ada empat putusan pengadilan inkrah yang membuat perkara dianggap tuntas.
“Berdasarkan putusan itu, antara Tjondra dan Tjoddo sudah selesai,” kata Inriwan.
Namun ahli waris Tjoddo menilai klaim tersebut menyesatkan, karena putusan itu hanya menyangkut perkara Tjondra–Annie, bukan tanah mereka.
Bantahan Ahli Waris Tjoddo
Ahli waris menegaskan dalil hukum yang dipakai Indogrosir justru mengaburkan fakta.
“Yang bertarung di pengadilan itu Tjonra dengan Annie di Km 17 dan Km 20. Jadi kenapa dijadikan dasar untuk menimpa tanah kami di Km 18?” ujar salah seorang ahli waris usai RDPU.
Legal Standing Tjoddo
Dalam forum tersebut, ahli waris Tjoddo juga membagikan position paper kepada wartawan, berisi bukti legal standing, di antaranya:
- Catatan historis sejak 1910, diperkuat Surat Pendaftaran Sementara 1960 dan Buku F Blok 157.
- Tiga surat keterangan Lurah Pai, peta blok 1927–1936, serta fakta bahwa tanah tidak pernah diperjualbelikan.
- Bukti pembayaran PBB dan IPEDA rutin, terakhir tahun 2025 sebesar Rp122 juta.
- Fakta kelemahan dokumen Indogrosir:
- Labfor Polri (2001): rincik Km 17 non identik.
- BPN Sulsel (2015): membatalkan SHM 490/1984.
- Polda Sulsel (2022): menegaskan SHM 490 berada di Km 20.
Sikap DPR RI
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrahman, menegaskan pihaknya mengutamakan aspirasi rakyat kecil.
“Kami di DPR menempatkan aspirasi rakyat sebagai prioritas. Semua pihak harus diberi ruang yang sama untuk memberikan penjelasan. Dugaan pemerasan Rp500 juta yang disampaikan ahli waris juga harus diusut Kejati Sulsel,” ujarnya.
Laporan ke Ombudsman RI
Sehari setelah RDPU, Kamis (18/9), Justice Ants Media Coalition (JAMC)—koalisi 45 media online—resmi melaporkan kasus ini ke Ombudsman RI. Laporan menyoroti dugaan maladministrasi BPN Makassar dalam penerbitan SHGB Indogrosir di atas SHM yang sudah dibatalkan melalui putusan PK Mahkamah Agung tahun 2004.
Respons Indogrosir
Saat dihubungi, pihak legal Indogrosir memilih irit komentar.
“Legal standing Indogrosir sudah sesuai hukum yang berlaku. Bila ada pihak-pihak yang keberatan, silakan menempuh jalur hukum yang ada,” ujarnya singkat.
Ujian Supremasi Hukum
Kasus Tjoddo vs Indogrosir kini menjadi ujian supremasi hukum di Indonesia. Pertarungan rakyat kecil dengan bukti sahih berhadapan dengan korporasi besar yang bertumpu pada sertifikat bermasalah.
Publik menunggu, apakah negara melalui DPR, Kejati, dan Ombudsman akan hadir menegakkan hukum, atau membiarkan mafia tanah terus berkuasa.
(JAMC)
