Miglobalpos.com – Penangkapan Wahyudi alias Yudi Gepak bersama rekannya, Padli, oleh tim Jatanras Polda Lampung menuai reaksi keras dari sejumlah LSM dan insan pers di Lampung.
Mereka menggelar konsolidasi sekaligus deklarasi sikap bersama di Rumah Ideologi Klasika, Waydadi, Sukarame, Bandar Lampung, Senin (22/9/2025). Deklarasi tersebut dibacakan oleh Destra Yudha, Jenderal Laskar Kota Bandarlampung, yang menegaskan bahwa kasus ini diduga sarat rekayasa hukum serta upaya pembungkaman terhadap kelompok kritis.
Lima poin sikap yang disuarakan:
- Menolak segala bentuk pembungkaman, kriminalisasi, dan rekayasa hukum terhadap kelompok kritis.
- Mendesak aparat penegak hukum Lampung bersikap transparan dalam proses hukum.
- Meminta Gubernur Lampung mengevaluasi kinerja kepala OPD Pemprov.
- Menekan Presiden RI Prabowo Subianto agar segera melakukan reformasi internal Polri.
- Mengawal proses hukum agar tidak ada pihak yang dikorbankan demi kepentingan elit.
Deklarasi ini juga menjadi bentuk protes atas penangkapan Yudi Gepak dan Padli yang dilakukan sebelum rencana aksi terkait dugaan maladministrasi di RSUD Abdul Moeloek (RSUDAM). Aksi itu sedianya digelar di kantor DPD Gerindra dan Kantor Gubernur Lampung.
Situasi semakin memanas lantaran Direktur RSUDAM, Imam Ghozali, disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Bantahan Yudi Gepak
Dari balik tahanan Jatanras Polda Lampung, Yudi Gepak membantah tuduhan pemerasan. Ia menegaskan tidak pernah meminta ataupun menerima uang damai. Menurutnya, justru pihak rumah sakit yang membuka pembicaraan soal kompensasi agar aksi mereka dibatalkan.
“Yang beredar seolah-olah saya memeras, padahal faktanya ada pihak RSUDAM yang mengajak bicara soal ‘uang damai’. Saya menolak. Bahkan pertemuan di Mall Boemi Kedaton pada 19 September juga atas permintaan Kabag Umum RSUDAM, Sabaria Hasan, bukan dari saya,” ujar Yudi.
Ia menambahkan, uang dalam plastik hitam yang ditemukan di mobilnya bukanlah hasil permintaan dirinya, melainkan jebakan yang harus diungkap secara transparan.
“Polisi harus jujur membuka fakta. Jangan sampai opini publik diarahkan bahwa saya pelaku, padahal ada permainan yang jauh lebih besar,” tegasnya. (*)
