Miglobalpos.com – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menerima perwakilan massa aksi dari berbagai organisasi tani dan masyarakat sipil yang tergabung ke dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional 2025 di Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Rabu (24/9/2025).
Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan petani yang tengah memperjuangkan penyelesaian konflik agraria serta menuntut perlindungan hak atas tanah
Massa aksi dari sejumlah organisasi, diantaranya Forum Masyarakat Register 1 Way Pisang (FORMASTER), Serikat Tani Kerja Gerak Bersama (STKGB), Forum Komunitas Petani Bersama (FKPB) dan Forum Masyarakat Gunung Sari Bersatu (FKMGB), menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Konflik tersebut mencakup klaim kawasan hutan yang tumpang tindih dengan desa definitif, penolakan terhadap program kemitraan PT. InhutTani Persero V Reg 44, polemik lahan di Kelurahan Gunung Sari dengan PT. KAI yang sudah berlangsung sejak lama, serta tuntutan membatalkan sertifikat dan tidak memperpanjang HGU milik PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL), serta mengembalikan tanah masyarakat transmigrasi seluas 1.500 hektar kepada anggota Petani STKGB.
Dalam aksi ini, massa aksi secara garis besar menuntut:
1. Penyelesaian konflik agraria di Lampung.
2. Terlaksananya reforma agraria yang berpihak pada rakyat.
3. Kenaikan harga hasil panen petani agar lebih adil dan menguntungkan.
4. Penyediaan sarana produksi (saprodi) pertanian dengan harga murah dan terjangkau.
Menanggapi hal tersebut, Wagub Jihan menyampaikan salam hangat dari Gubernur Lampung yang memantau langsung perkembangan aksi ini.
Dikatakan Jihan, atas arahan Gubernur, Pemerintah Provinsi Lampung memutuskan untuk segera membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Lampung.
“Kami merespon harapan masyarakat, sesuai dengan tuntutan aksi hari ini Pemerintah Provinsi Lampung segera membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria. Tim ini nantinya akan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, Badan Pertanahan Nasional (BPN), stakeholder terkait, serta perwakilan masyarakat, termasuk petani,” ujarnya.
Wagub menegaskan, pemerintah daerah akan tetap berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta kementerian terkait agar langkah ini sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
“Harapan kami, apa yang diinginkan masyarakat terkait keadilan agraria bisa dicapai bersama. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mengoptimalkan fungsi dan tugas untuk mengawal aspirasi rakyat, khususnya kesejahteraan petani,” tambahnya.
