Miglobalpos.com – Dugaan praktik penguasaan lahan ilegal kembali mencuat di wilayah konsesi perkebunan sawit. Seorang warga Desa Sungai Buluh berinisial S disebut-sebut menguasai dan mengelola kebun sawit seluas kurang lebih 17 hektare yang berada di dalam kawasan hak pengelolaan (HP) milik PT Arara Abadi.
Informasi lapangan menyebutkan, area tersebut secara legal masuk dalam peta konsesi perusahaan. Namun, entah sejak kapan, lahan itu beralih kelola dan kini dikuasai perorangan. Warga menduga ada pembiaran dalam waktu lama, sehingga menimbulkan keberanian untuk menanam dan memanen sawit di lahan tersebut.
“Itu jelas lahan perusahaan, ada surat dan peta batasnya. Tapi sekarang dikuasai perorangan, ini jelas-jelas melanggar,” ungkap salah satu tokoh masyarakat yang meminta namanya dirahasiakan.
Potensi Jerat Hukum
Jika terbukti, S berpotensi terjerat Pasal 385 KUHP tentang penguasaan tanah tanpa hak, dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun.
Selain itu, Pasal 107 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga mengatur:
“Setiap orang yang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan yang bukan miliknya diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar.”
Tidak berhenti di sana, Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga bisa dikenakan, jika lahan tersebut termasuk dalam kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan.
Diamnya Pihak Perusahaan dan Pemerintah
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Arara Abadi belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi kepada S pun belum berhasil dilakukan.
Warga mendesak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk segera bertindak. Selain untuk menghindari kerugian perusahaan dan rusaknya tata kelola perkebunan, langkah cepat juga diperlukan untuk mencegah konflik sosial antara masyarakat dan perusahaan.
Jika terus dibiarkan, kasus ini bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi merusak iklim investasi serta menciptakan preseden buruk dalam tata kelola lahan di Indonesia.
Rilis: Tim
