Miglobalpos.com – Dugaan keterlibatan seorang oknum wartawan dalam aktivitas tambang galian C ilegal di wilayah Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, mencuat ke permukaan. Oknum berinisial DS disebut-sebut terlibat membekingi kegiatan tersebut setelah terekam dalam sebuah video yang beredar saat Sekretaris Komisi III DPRD Pringsewu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tambang pada Rabu (2/10/2025).
Dalam rekaman video itu, DS terlihat memberikan penjelasan kepada salah satu anggota Komisi III DPRD, Dedi, bahwa aktivitas galian tersebut telah berlangsung puluhan tahun dengan dalih untuk mencetak lahan sawah. Ia juga menyebut bahwa tanah hasil galian tidak dijual, melainkan digunakan sebagai bahan baku pembuatan batu bata dan genteng. Menurut pengakuannya, alat berat yang bekerja di lokasi tersebut hanya menerima “uang minyak” secara sukarela dari pemilik kendaraan pengangkut tanah.
Namun, keterangan DS tersebut bertolak belakang dengan temuan di lapangan. Seorang sopir dump truk yang enggan disebutkan namanya mengaku bahwa pihaknya membeli tanah hasil galian seharga Rp170 ribu per mobil, kemudian menjualnya kembali ke sejumlah tobong bata dan genteng di wilayah Pringsewu. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar apakah aktivitas tersebut benar untuk “cetak sawah” atau justru merupakan praktik industri tambang ilegal yang terselubung.
Lebih lanjut, DS diketahui merupakan salah satu ketua organisasi wartawan dan telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh Dewan Pers. Namun, sikap dan tindakannya di lapangan menuai kritik karena dianggap tidak mencerminkan perilaku seorang jurnalis profesional sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Forum Wartawan Independen Nusantara (FOWIN), Aminudin, S.IP, menegaskan bahwa setiap wartawan wajib bekerja sesuai aturan dan kode etik jurnalistik. Ia menilai tindakan oknum wartawan yang diduga ikut membekingi kegiatan tambang ilegal merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap prinsip independensi pers.
“Jika ada wartawan yang tidak mematuhi kode etik dan justru terlibat dalam praktik melanggar hukum, maka ia tidak layak disebut sebagai wartawan. Apalagi jika yang bersangkutan sudah memiliki sertifikat UKW. Kami akan meminta Dewan Pers untuk meninjau ulang dan meminta pertanggungjawaban atas penerbitan sertifikasi tersebut,” tegas Aminudin.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum dan Dewan Pers agar segera menelusuri lebih jauh dugaan keterlibatan oknum wartawan dalam aktivitas galian C ilegal tersebut.(Red)
