Miglobalpos.com – Dugaan proyek siluman kembali mencuat di Kecamatan Pubian, tepatnya di Kampung Payung Rejo, Dusun 15 RT 15. Proyek pembangunan fisik irigasi di wilayah tersebut kini menuai sorotan tajam dari masyarakat setempat lantaran diduga dikerjakan secara asal-asalan dan terkesan serampangan.
Warga sekitar mengeluhkan kualitas pekerjaan yang jauh dari kata layak. Material bangunan dinilai tidak sesuai spesifikasi, sementara proses pengerjaan dilakukan tanpa memperhatikan standar teknis konstruksi. “Baru beberapa hari selesai, sudah banyak retakan di bagian dinding irigasi,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Kecurigaan warga semakin menguat saat tim media nasionalTV.com mencoba meminta keterangan kepada sejumlah pekerja di lokasi proyek. Alih-alih memberikan penjelasan, salah satu pekerja justru menunjukkan sikap tidak bersahabat dan bahkan mengeluarkan kata-kata kasar kepada awak media. Sikap ini menimbulkan dugaan kuat bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutupi dari pelaksanaan proyek tersebut.
Ketika dikonfirmasi lebih lanjut, kepala tukang di lokasi mengaku bahwa papan nama proyek belum pernah dipasang sejak awal pekerjaan dimulai. Padahal, keberadaan papan proyek merupakan kewajiban sesuai aturan transparansi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Lebih lanjut, sumber lapangan menyebut bahwa proyek tersebut diduga dikerjakan oleh salah satu ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Lampung Tengah berinisial SH. Keterlibatan figur tersebut kian memunculkan tanda tanya besar, mengingat peran Gapoktan semestinya lebih difokuskan pada pemberdayaan petani, bukan sebagai pelaksana proyek fisik pemerintah.
“Kalau benar ini proyek pemerintah, seharusnya ada pengawasan dari dinas terkait. Tapi kenyataannya seperti proyek hantu—tak ada papan informasi, tak ada pengawasan, hanya debu dan adukan semen yang asal jadi,” tambah warga lainnya dengan nada kesal.
Dengan berbagai kejanggalan tersebut, publik mendesak Inspektorat dan aparat penegak hukum Lampung Tengah agar segera turun tangan melakukan investigasi. Dugaan pelanggaran administrasi hingga penyimpangan anggaran patut diusut tuntas demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pembangunan daerah.
Landasan Hukum yang Relevan
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik — mewajibkan keterbukaan data dan informasi setiap proyek yang menggunakan dana publik.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah — mengatur kewajiban transparansi, kualitas pekerjaan, serta sanksi atas penyimpangan pelaksanaan proyek.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — menjerat pelaku yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran negara.
