Miglobalpos.com – Proyek misterius tanpa papan informasi alias proyek siluman kembali mencuat di Kabupaten Lampung Tengah. Kali ini, pekerjaan yang berada di RT 15, Dusun 4, Kampung Payung Rejo, Kecamatan Pubian menjadi sorotan tajam Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke.
Proyek yang telah berjalan sekitar 15 hari itu menuai gunjingan dari warga setempat lantaran tampak dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai standar konstruksi. Dari hasil pantauan di lapangan, pondasi bangunan terlihat seperti gado-gado campuran bahan seadanya, jauh dari kualitas pekerjaan yang layak.
“Kami sangat prihatin melihat proyek yang dikerjakan tanpa transparansi dan kualitas yang buruk seperti ini. Pemerintah seharusnya tidak tutup mata terhadap kegiatan yang merugikan masyarakat,” tegas Wilson Lalengke saat dimintai tanggapannya, Jumat (10/10/2025).
Lebih parah lagi, proyek tersebut tidak memiliki papan nama kegiatan, sehingga publik tidak mengetahui asal anggaran, nilai proyek, maupun pelaksananya. Padahal, sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan uang negara wajib menampilkan informasi secara terbuka.
Warga sekitar mengaku kecewa. Sejumlah warga menyebutkan bahwa proyek tersebut diduga kuat dikerjakan oleh Ketua Gapoktan Lampung Tengah berinisial SD.
“Kalau dilihat, pekerjaan itu asal-asalan. Pondasi aja kayak gak pakai perhitungan. Kami heran, siapa yang tanggung jawab atas proyek itu,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Wilson Lalengke mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Lampung Tengah dan Kejaksaan Negeri setempat, agar segera turun tangan memeriksa proyek yang diduga bermasalah tersebut.
“Kalau benar proyek ini tidak jelas sumber dan pelaksananya, ini bisa masuk kategori penyalahgunaan anggaran atau setidaknya pelanggaran administrasi berat,” ujarnya.
PPWI juga berencana melaporkan temuan ini ke Inspektorat dan Dinas terkait di Pemkab Lampung Tengah untuk segera dilakukan audit terhadap pekerjaan yang diduga sarat penyimpangan itu.
Landasan Hukum:
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pasal 3 dan 7)
Rilis : tim
