Miglobalpos.com – Di tengah gemerlapnya acara seremonial dan banjir dana hibah dari APBD yang mengalir ke berbagai instansi vertikal, ribuan warga miskin di Kota Bandarlampung justru menjerit menagih janji Walikota Eva Dwiana.
Janji kesejahteraan yang pernah dielu-elukan saat kampanye kini dinilai hanya tinggal kenangan manis di spanduk dan baliho.
Organisasi Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Provinsi Lampung geram dengan kebijakan Eva Dwiana yang dianggap lebih mementingkan pencitraan ketimbang nasib rakyat kecil. Melalui surat resmi tertanggal 13 Oktober 2025, JRMK menuntut Walikota segera menghentikan penyaluran hibah kepada instansi vertikal yang sudah memiliki anggaran sendiri.
“Rakyat butuh makan, bukan pertunjukan. Hentikan pemborosan uang rakyat untuk lembaga-lembaga yang bukan tanggung jawab pemkot,” tegas Herri Usman, Ketua Urban Poor Consortium (UPC) JRMK Lampung, usai menyerahkan surat tuntutan di halaman Kantor Pemkot Bandarlampung, Senin (13/10/2025).
Menurut Herri, tuntutan warga miskin bukan tanpa dasar. Mereka meminta Pemkot menepati janji untuk menyelesaikan persoalan tanah pemukiman yang telah ditempati puluhan tahun namun belum memiliki legalitas hukum.
Warga berpegang pada PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar serta Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria, yang memberi hak bagi masyarakat yang telah bermukim lebih dari 20 tahun di tanah terlantar untuk memperoleh legalitas.
“Sudah kami daftarkan ke program Reforma Agraria di Kementerian ATR/BPN. Bahkan, BPN Kota Bandarlampung sudah meninjau lokasi. Tapi Pemkot seperti menutup mata,” ungkap Herri.
Beberapa wilayah yang menjadi titik sengketa di antaranya Kampung Kerawang, Lembang Gunung, Sinar Kuala, Kebon Jeruk, Karang Anyar, dan Kampung Gunung Agung. Warga berharap dana hibah yang selama ini digelontorkan untuk kepentingan politik bisa dialihkan untuk menyelesaikan konflik agraria dan pemberdayaan rakyat miskin.
“Warga tidak minta gratis. Kami siap membayar sesuai aturan, asalkan tanah yang kami tempati puluhan tahun ini diakui secara hukum. Jangan biarkan rakyat miskin jadi penonton di kota sendiri,” tandasnya.
Herri menambahkan, kebijakan Walikota yang gemar menyalurkan hibah justru berpotensi membungkam kritik dan mengebiri fungsi pengawasan publik.
Ia menilai, di bawah kepemimpinan Eva Dwiana, kesenjangan sosial di Bandarlampung justru semakin menganga—sementara istana kekuasaan makin ramai dengan pesta dana hibah.
“Kalau terus begini, rakyat miskin hanya akan jadi bahan foto kampanye. Sementara anggaran rakyat dihamburkan untuk yang sudah kaya,” pungkasnya tajam.
Rilis : RH
