Miglobalpos.com – Pemerintah dinilai konsisten dalam menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dengan tetap mempertahankan harga gas LPG 3 kilogram di level Rp12.700 per tabung sejak tahun 2007. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga kecil di tengah fluktuasi harga energi global.
Ekonom Universitas Lampung Dr. Tiara Nirmala menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga LPG 3 kilogram selama 18 tahun terakhir merupakan bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil. Ia menyebut kebijakan ini diambil dengan pertimbangan matang terhadap kemampuan ekonomi rakyat.
“Pemerintah masih mempertimbangkan daya beli masyarakat. Karena gas ini termasuk kebutuhan pokok, pemerintah berhati-hati agar perubahan skema subsidi tidak menurunkan daya beli masyarakat,” ujar Tiara dalam diskusi “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Dari Sudut Pandang Energi” di Bandar Lampung, Kamis (23/10/2025).
Menurut Tiara, LPG 3 kilogram telah menjadi kebutuhan dasar bagi sebagian besar rumah tangga, terutama di wilayah pedesaan. Jika harga disesuaikan langsung dengan mekanisme pasar, risiko tekanan terhadap daya beli akan meningkat dan dapat memicu inflasi di tingkat rumah tangga.
“Kalau harga LPG disesuaikan ke pasar, masyarakat menengah ke bawah akan terdampak dan daya belinya bisa turun. Karena itu, pemerintah memilih menjaga harga agar stabil,” katanya.
Ia membandingkan kebijakan subsidi LPG dengan subsidi BBM yang saat ini telah disesuaikan dengan fluktuasi harga minyak dunia.
“Subsidi BBM sekarang mengikuti mekanisme pasar. Kalau harga minyak dunia naik, harga BBM juga menyesuaikan, seperti dari Rp7.500 naik ke Rp10.000. Tapi untuk LPG 3 kilogram, pemerintah masih menahan harga karena dampaknya langsung terasa di dapur rakyat,” jelasnya.
Meski demikian, Tiara mengakui masih ada tantangan dalam penyaluran subsidi LPG 3 kilogram, terutama terkait ketepatan sasaran. Ia menyebut pemerintah kini tengah menyiapkan sistem data sosial ekonomi tunggal agar distribusi subsidi menjadi lebih akurat.
“Dengan data yang akurat, subsidi bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” tambahnya.
Sementara itu, pakar energi Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Rishal Asri menilai kebijakan mempertahankan harga LPG 3 kilogram merupakan langkah tepat untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi saat ini. Menurutnya, skema harga tetap (fixed price) memberikan pemerataan bagi seluruh masyarakat Indonesia, meskipun memiliki konsekuensi fiskal bagi negara.
“Kalau harganya fixed, memang ada pemerataan untuk seluruh Indonesia. Tapi kalau harganya mengikuti pasar, yang paling terdampak tentu masyarakat bawah. Jadi untuk jangka pendek, harga tetap adalah pilihan paling aman,” kata Rishal.
Rishal menambahkan, pemerintah tetap perlu meningkatkan efisiensi sistem distribusi agar masyarakat benar-benar memperoleh harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menyoroti bahwa perbedaan harga di lapangan sering kali disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi dan belum optimalnya pendataan penerima subsidi.
Selain itu, ia mendorong penerapan sistem digital seperti QR Code dalam proses distribusi LPG bersubsidi untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran.
“QR Code bisa jadi solusi ke depan. Dengan begitu, penyaluran LPG 3 kilogram bisa lebih transparan, tepat sasaran, dan semua transaksi tercatat,” ujarnya.
Para akademisi sepakat, kebijakan pemerintah menahan harga LPG 3 kilogram merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga kecil, sekaligus memperkuat perlindungan sosial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
