Miglobalpos.com – Sejumlah akademisi menegaskan bahwa Pertamina masih memegang peran sentral sebagai tulang punggung utama dalam menjaga stabilitas pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Di tengah maraknya isu kelangkaan BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta, para pakar menilai situasi tersebut tidak mencerminkan kondisi energi nasional secara keseluruhan.
Pakar energi Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Rishal Asri menilai, Pertamina merupakan satu-satunya entitas yang memiliki jaringan distribusi hingga ke pelosok, bahkan ke wilayah-wilayah ekstrem di Indonesia Timur.
“Kalau dikatakan menjaga kedaulatan energi, ya sudah, Pertamina sudah berhasil. Siapa yang mau bangun SPBU di Papua selain Pertamina? Swasta mana yang sanggup?” ujar Rishal dalam diskusi “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Dari Sudut Pandang Energi” di Bandar Lampung, Kamis (23/10/2025).
Rishal menjelaskan, program BBM Satu Harga menjadi bukti nyata komitmen negara melalui Pertamina dalam menghadirkan energi yang merata di seluruh Indonesia. Sebaliknya, SPBU swasta dinilainya masih beroperasi terbatas di kawasan perkotaan dan belum menjangkau wilayah terpencil.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2024, terdapat 2.314 SPBU swasta dari total 15.917 SPBU di Indonesia.
“SPBU swasta ini kan cuma di daerah ibu kota. Kalau mau adil, bangun juga di luar Jawa, jangan cuma rebut pangsa pasar di kota besar,” tegasnya.
Ia menambahkan, isu kelangkaan BBM yang belakangan ramai di media sosial sebagian besar terjadi di SPBU swasta, bukan di jaringan nasional milik Pertamina. Karena itu, menurut Rishal, pemberitaan soal krisis BBM sebaiknya tidak digeneralisasi sebagai masalah nasional.
“Masalahnya, isu di Jakarta sering dianggap isu nasional, padahal di daerah nggak relevan,” ujarnya.
Sementara itu, ekonom Universitas Lampung Dr. Tiara Nirmala menyampaikan bahwa dominasi Pertamina dalam pasar BBM tidak selalu identik dengan ketidakefisienan. Ia menilai monopoli Pertamina justru memiliki fungsi strategis dalam menjaga kestabilan harga di tengah fluktuasi harga minyak dunia.
“Dalam konteks energi, monopoli Pertamina justru penting karena menjaga pemerataan pasokan hingga pelosok negeri,” jelas Tiara.
Ia juga menegaskan, kelangkaan di beberapa SPBU swasta tidak mencerminkan kondisi pasokan energi nasional, karena kontribusi mereka terhadap total pasokan BBM masih relatif kecil. Pertamina, kata Tiara, tetap menjadi penopang utama distribusi energi nasional.
Lebih jauh, Tiara menilai kebijakan pembatasan impor BBM oleh pemerintah memiliki dasar ekonomi yang kuat untuk melindungi nilai tukar rupiah dan menjaga neraca perdagangan.
“Kalau impor berlebihan, kebutuhan dolar meningkat dan rupiah bisa tertekan. Ini bisa menyebabkan neraca perdagangan defisit,” jelasnya.
Dari sisi komunikasi publik, pakar Universitas Lampung Dr. Feri Firdaus menilai pemerintah perlu memperkuat strategi penyampaian informasi agar masyarakat tidak terjebak persepsi yang keliru soal isu energi.
“Pemerintah harus menjadi sumber utama dan kredibel dalam menarasikan isu energi. Jangan biarkan masyarakat hanya mendapat informasi dari sumber yang tidak jelas,” kata Feri.
Para akademisi sepakat, peran Pertamina tetap krusial sebagai penjamin utama ketahanan energi nasional. Mereka juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam memperluas akses energi secara merata di seluruh Indonesia.
