Tersangka Perkara Dugaan Penggelapan Kendaraan Ajukan Praperadilan

Miglobalpos.com – Tersangka Clodia Indah Fitriani mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penggelapan sebuah kendaraan mobil.

Dalam sidang praperadilan tersebut, Clodia yang merupakan sebagai pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung melalaui praperadilan dengan menggugat pihak Polresta Bandarlampung.

Sidang tersebut berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak termohon dan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon. Sidang praperadilan tersebut dipimpin oleh Eva Susianan selaku hakim tunggal.

Pemohon melalui penasihat hukumnya, M Ali mengatakan, pihaknya mencoba menggali dari saski yang dihadirkan oleh pihak Polresta Bandarlampung terkait kepemilikan kendaraan yang saat ini dikuasai oleh keluarga termohon.

“Kendaraan atas nama pemohon, jadi penggelapan yang seperti apa yang dituduhkan oleh Polresta Bandarlampung sehingga pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan,” kata dia saat ditemui di PN Tanjung Karang, Rabu (22/10/2025).

Dia melanjutkan selama pemohon ditetapkan sebagauli tersangka, pihak keluarga pemohon sama sekali tidak mendapatkan surat tembusan untuk pemberitahuan tersebut.

“Faktanya keluarga pemohon tidak pernah mendapatkan surat itu dan mengenai objek kendaraan yang diprasangkakan sebagai bukti penggelapan terhadap pemohon hal tersebut tidak benar. Sebab, menurutnya kendaraan tersebut merupakan hadiah dari termohon yang merupakan mantan kekasihnya.

“Masalah ini kan sebenarnya saat mereka pacaran, diberilah hadiah kendaraan dan suratnya atas nama pemohon. Jadi sah-sah saja seorang pria memberikan hadiah yang memang nantinya akan dijadikan istrinya. Namun jika tidak jadi menikah, maka ada konsekuensinya yaitu wanprestasi dong bukan penggelapan,” kata dia.

Lanjut Ali, penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polresta Bandarlampung adalah cacat hukum. Hal tersebut, lanjut dia, dibenarkan oleh keterangan seorang ahli yang telah dihadirkan.

“Ahli mengatakan bahwa seharusnya penetapan tersangka ini masuk dalam ranah perdata bukan pidana. Buktikan dulu perdatanya bukan langsung pidana sampai pemohon mentalnya terganggu akibat langsung ditahan oleh pihak kepolisian,” katanya lagi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *