Dirjen AHU Lantik Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Lampung

Kab/Kota, Terbaru, Utama5331 Dilihat

Miglobalpos.com – Komitmen untuk memperkuat integritas dan profesionalisme notaris di Indonesia kembali ditekankan pada pelantikan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Lampung periode 2025–2028. Pelantikan yang berlangsung secara daring ini dipimpin Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI, Widodo, dari selasar kantor Ditjen AHU.

Sebagai lembaga yang memegang peranan strategis dalam menjaga etika profesi notaris, MKNW Lampung kini diisi oleh unsur pemerintahan, unsur notaris, dan unsur ahli. Mereka adalah Benny Daryono (unsur pemerintahan), Zul April, Riadh Indrawan, dan Irsan Zainuddin (unsur notaris), serta Yulizar Fahrulrozi Triassaputra (unsur ahli).

Pelantikan ini turut dihadiri pejabat struktural Kemenkumham, termasuk Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Sari Mesfriati, PLH Kepala Divisi PPPH Muhammad Zuhri, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Widodo menyoroti pentingnya sinergi antara MKNW dan aparat penegak hukum dalam menciptakan sistem hukum yang bersih dan dapat dipercaya. Ia mengingatkan bahwa notaris berperan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan hukum, sehingga integritas menjadi kunci utama.

“Majelis Kehormatan Notaris bukan hanya melaksanakan pengawasan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memastikan martabat profesi tetap terjaga. Dibutuhkan profesionalisme dan kolaborasi kuat agar penegakan disiplin berjalan objektif dan transparan,” kata Widodo, Kamis (30/

Widodo juga menegaskan agar MKNW tidak ragu memberikan persetujuan pemeriksaan apabila terdapat dugaan pelanggaran etik atau hukum oleh notaris, demi menjaga kualitas dan kepercayaan publik terhadap profesi.

“Tegakkan aturan tanpa pandang bulu. Saat kewenangan diberikan, gunakan untuk kepentingan hukum dan masyarakat,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Widodo berharap MKNW Lampung dapat menjadi contoh dalam penguatan etika profesi di daerah serta mampu membangun kerja sama erat dengan instansi penegak hukum lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *