Miglobalpos.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Tengah akan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan adanya pengondisian dalam penjualan seragam batik sekolah serta buku Ramadhan di sejumlah sekolah di wilayah setempat.
Ketua Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Victorius Beni Wibisono, menegaskan bahwa pemanggilan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan peserta didik maupun wali murid.
“Kami akan segera memanggil pihak Disdik, MKKS, dan K3S untuk meminta penjelasan secara resmi. Jangan sampai ada indikasi pengondisian atau kewajiban membeli seragam dan buku tertentu yang memberatkan wali murid,” tegas Victorius, Jumat (31/10/2025).
Menurutnya, jika benar terjadi pengondisian dalam bentuk penunjukan langsung pemasok seragam atau buku tanpa mekanisme yang transparan, maka hal itu melanggar asas keadilan dan berpotensi menyalahi aturan yang berlaku.
“Sekolah seharusnya menjadi tempat yang mendidik, bukan ladang bisnis. Kami ingin memastikan kebijakan pendidikan berjalan sesuai aturan dan tidak ada tekanan ekonomi terhadap orang tua siswa,” tambahnya.
Komisi IV juga berencana melakukan inspeksi lapangan ke beberapa sekolah untuk mengumpulkan data dan keterangan tambahan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, DPRD akan merekomendasikan langkah tegas kepada pihak terkait, termasuk evaluasi kebijakan di lingkungan Dinas Pendidikan.
Victorius menegaskan, pihaknya akan mengawal persoalan ini hingga tuntas agar tidak terjadi praktik serupa di masa mendatang.
“Kami ingin pendidikan di Lampung Tengah benar-benar bersih dari praktik jual beli terselubung. Semua harus transparan dan berpihak pada siswa,” tutupnya.
Rilis : tim
