Miglobalpos.com – Ratusan warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Batin Tenayan akhirnya turun tangan menguasai kembali lahan adat yang selama ini diduga diserobot oleh seorang oknum berinisial M, Minggu (2/11/2025).
Aksi ini menjadi puncak kemarahan masyarakat adat yang selama bertahun-tahun merasa tertindas dan dikriminalisasi di atas tanah warisan leluhur mereka sendiri.
Warga Bangkit Lawan Penyerobotan
Aksi penguasaan lahan berlangsung damai di kawasan Tenayan Raya, Pekanbaru. Ratusan masyarakat membawa alat pertanian dan simbol adat sebagai bentuk tekad mempertahankan hak mereka.
Koordinator Kelompok Tani Batin Tenayan, Putra, mengatakan bahwa masyarakat sudah jenuh dengan ulah M, yang disebut-sebut kerap mengklaim tanah adat dan mengintimidasi warga yang mencoba mengolah lahan tersebut.
“Masyarakat sudah lama sabar, tapi sekarang kami tidak mau lagi ditindas. Setiap kali warga mau bekerja di tanah sendiri, selalu dihalangi bahkan diintimidasi oleh preman bayaran. Hari ini, kami bersatu untuk mengambil kembali hak kami,” tegas Putra di lokasi.
Tolak Surat Bodong, Tuntut Penegakan Hukum Adil
Putra menegaskan, tanah adat tidak pernah diperjualbelikan dan tidak bisa dimiliki oleh pihak pribadi. Oleh karena itu, jika M mengaku memiliki surat kepemilikan, masyarakat menilai dokumen tersebut patut diduga palsu atau tidak sah secara hukum.
“Kalau (M) merasa punya surat, silakan gugat secara hukum. Jangan main intimidasi. Kami minta aparat penegak hukum tegak lurus, jangan berpihak pada mafia tanah,” ujar Putra.
Masyarakat juga mendesak lembaga terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Kota Pekanbaru, dan aparat penegak hukum, untuk turun langsung ke lapangan menindak tegas pihak-pihak yang bermain dalam jual beli tanah adat.
Tanah Adat Tak Boleh Diperjualbelikan
Secara hukum, masyarakat adat memiliki hak yang diakui negara atas tanah ulayatnya. Hal ini tercantum dalam:
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), yang menegaskan bahwa hak ulayat masyarakat adat tetap diakui sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019, tentang Tata Cara Penatausahaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang menegaskan tanah adat tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan masyarakat hukum adat.
Masyarakat Batin Tenayan: Ini Soal Harga Diri Leluhur
Warga Batin Tenayan menegaskan, perjuangan ini bukan sekadar soal kepemilikan tanah, melainkan soal martabat dan harga diri masyarakat adat. Mereka berkomitmen untuk terus mempertahankan tanah warisan leluhur dari praktik mafia tanah dan oknum yang mencoba memperjualbelikan hak adat secara ilegal.
“Tanah ini bukan hanya tempat hidup kami, tapi warisan dari nenek moyang. Kami tidak akan mundur,” tutup Putra.
Rilis : Tim
