Miglobalpos.com – Aliansi Anti Korupsi meminta KPK bisa menelusuri secara tuntas kasus korupsi yang menjerat Gubri Abdul Wahid.Menurut Dion Sanjaya kasus ini tidak sesederhana yang kita lihat.Ditangkapnya Gubri tidak cukup menuntaskan permasalahan ini.Sebab Aliansi korupsi melihat ada pihak pihak lain yang ikut terlibat sehingga kasus korupsi ini bisa terjadi.Peran DPRD selaku penentu anggaran juga perlu ditelusuri sehingga muncul penambahan anggaran di OPD PUPR PKPP provinsi Riau.
“Seperti kita ketahui KPK telah melakukan OTT terhadap gubernur Riau Abdul Wahid bersama beberapa orang lainnya.Dalam kasus tersebut Gubri,Kadis PUPR PKPP dan Staf ahli Gubernur Riau ditetapkan tersangka.Bersama penangkapan itu juga diamankan barang bukti uang dengan jumlah 1,6 Milyar,ujar M dino
“Tentu adanya OTT ini sungguh menyayat hati kita bersama.Bagaimana tidak,Provinsi Riau menjadi juara pertama untuk Gubernur yang pernah berhadapan dengan hukum.Tertangkapnya Abdul Wahid menjadikan dirinya jadi Gubri yang ke 4 ditahan oleh KPK.Sebuah rekor yang mungkin sulit dikejar oleh Provinsi lain.Tertangkapnya Gubri ini juga memperlihatkan kurangnya empati pemimpin daerah dalam memikirkan rakyatnya,mereka lebih memikirkan keuntungan pribadi dan kelompoknya saja.Korupsi ini tentu akan menggangu roda pembangunan di daerah,lanjut M.dino.
Aliansi Anti Korupsi meminta agar KPK tidak berhenti setelah melakukan penahanan Gubri.KPK harus bisa menyelidiki sampai keakar permasalahan.Korupsi dapat terjadi karena adanya konspirasi yang memuluskan penambahan anggaran di OPD terkait.Tanpa adanya hal itu mungkin korupsi ini tidak akan terjadi.
“Kita cukup heran,katanya saat ini Devisit anggaran.Banyak dana dana OPD.Bahkan TPP juga mengalami penundaan sehingga banyak pegawai yang menjerit karena kekurangan uang ditengah tengah himpitan ekonomi saat ini.
“Kami merasa bahwa permasalah korupsi yang mendera Gubri harus dituntaskan sampai keakar akarnya.Periksa semua orang yang terlibat dalam lingkaran korupsi ini, terutama orang orang yang terlibat dalam penambahan anggaran di OPD PUPR PKPP.Tanpa munculnya anggaran tersebut mungkin kasus suap ini tidak akan terjadi,tambah M.dino
“Orang orang yang kami maksud adalah anggota DPRD terutama anggota Banggar dan pimpinan DPRD.Mereka pasti mengetahui penyebab dan alasan terjadinya penambahan anggaran ini.Apakah itu murni karena kebutuhan atau adanya deal deal politik atau bisa juga ada aliran dana yang mengalir pada pihak tertentu,”ungkap M.dino
“Untuk itu kami meminta KPK agar bisa memeriksa dan pengambil keterangan pada para anggota Banggar dan ketua DPRD Riau.Tidak mungkin ada alasan tertentu yang menyebabkan terjadinya penambahan anggaran ditengah tengah Devisit anggaran.Kenapa bisa dipaksakan penambahan ini.Dengan diperiksa mereka kami harap bisa menuntaskan kasus ini secara menyeluruh agar dikemudian hari tidak ada lagi Korupsi di Riau yang bisa mencederai hati masyarakat dan menghambat roda pembangunan.Cukuplah quattrick yang terjadi menjadi akhir korupsi pimpinan daerah di Riau.
