Miglobalpos.com – Provinsi Sumatera Barat kini berada di titik paling memprihatinkan. Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali menggila, menjadikan Kota Sawahlunto, yang semestinya dikenal sebagai ikon sejarah tambang nasional, kini berubah menjadi surga bagi mafia emas ilegal.
Puluhan alat berat jenis excavator beroperasi bebas di wilayah hukum Polresta Sawahlunto, siang dan malam, tanpa rasa takut terhadap aparat. Fenomena ini menjadi potret kelam matinya moral dan mandulnya supremasi hukum di Ranah Minang.
“Negara tidak boleh tunduk pada mafia tambang. Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga soal martabat bangsa dan kedaulatan ekonomi. Jika aparat menutup mata, itu sama saja dengan mengkhianati konstitusi,” tegas seorang pemerhati lingkungan.
Tambang Ilegal Merajalela, Hukum Seolah Mati
Hasil investigasi tim Intelijen Jendral di lapangan mengungkap aktivitas tambang ilegal di sejumlah titik strategis, terutama di Sungai Talawi dan Muara Kalaban. Sedikitnya 40 unit excavator menggali tanah secara membabi buta, merusak bantaran sungai dan lahan pertanian warga.
Ironisnya, kegiatan ini dilakukan terang-terangan di tepi jalan umum, seolah hukum telah benar-benar kehilangan wibawanya di Ranah Minang. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Publik bahkan mulai menduga adanya pembiaran sistematis dan keterlibatan oknum aparat TNI–Polri dalam melindungi operasi haram tersebut.
Kejahatan Ekologis dan Ekonomi
Dampak PETI tidak hanya pada kerusakan lingkungan, tetapi juga mengguncang ekonomi rakyat. Sungai tercemar merkuri, habitat ikan punah, sawah dan kebun warga hancur, sementara negara kehilangan potensi pajak miliaran rupiah.
Lebih dari itu, PETI juga diduga kuat menjadi penyebab kelangkaan BBM bersubsidi. Ratusan liter solar disedot untuk menggerakkan alat berat para pelaku tambang ilegal, menyebabkan masyarakat umum kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari.
Landasan Hukum: PETI Adalah Kejahatan Lingkungan dan Ekonomi
Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan pelanggaran berat terhadap hukum nasional.
Beberapa aturan yang jelas melarang praktik tersebut antara lain:
- Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba):
“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.”
- Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH):
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara hingga 10 tahun dan denda sampai Rp10 miliar.
- Pasal 55 KUHP, yang menegaskan bahwa setiap pihak yang turut membantu, memfasilitasi, atau melindungi kegiatan ilegal dapat dipidana sebagai pelaku kejahatan.
Dengan demikian, aparat penegak hukum yang melakukan pembiaran atau bahkan ikut melindungi kegiatan PETI dapat dijerat secara pidana karena penyalahgunaan wewenang dan pengkhianatan terhadap jabatan.
Sawahlunto Dalam Status Darurat Tambang Ilegal
Kasus PETI di Sawahlunto hanyalah puncak dari gunung es. Tambang ilegal kini menjamur di berbagai daerah di Sumatera Barat, menunjukkan bahwa provinsi ini tengah berada dalam status darurat tambang ilegal.
Pemerintah pusat dan daerah tidak boleh lagi menutup mata. Negara harus hadir, menegakkan hukum, dan membuktikan bahwa martabat bangsa tidak bisa ditukar dengan setoran tambang ilegal.
Jika tidak, sejarah panjang Sawahlunto sebagai kota tambang bersejarah akan ternoda — bukan oleh batu bara, melainkan oleh rakusnya manusia dan matinya penegakan hukum di tanah Sumbar.
Red/tim
