Miglobalpos.com – Program makanan bergizi gratis di Kecamatan Pubian kembali tercoreng. Dugaan penyunatan anggaran oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab mencuat setelah sejumlah wali murid di Kampung Tiyas Bangun menyampaikan keluhan terkait kualitas dan nilai gizi makanan yang diterima siswa.
Informasi dari salah satu satpam yang bekerja di dapur penyedia makanan menyebut dapur Tiyas Bangun membawahi sekitar 20 sekolah di wilayah Kecamatan Pubian. Ia menyatakan bahwa biaya masak yang diberikan hanya sekitar Rp2.000 per ompreng per hari, dari Senin hingga Jumat.
Padahal, berdasarkan petunjuk pusat, nilai satu ompreng makanan seharusnya Rp10.000 per anak. Namun setelah dicek, makanan yang disediakan kepada siswa diperkirakan hanya bernilai sekitar Rp5.000 per ompreng.
Perbedaan besar ini menimbulkan dugaan adanya oknum yang melakukan penyunatan anggaran. Wali murid meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat.
Sementara itu, salah satu kepala sekolah mengingatkan dewan guru agar tidak menyajikan makanan yang tercium bau tidak sedap atau terlihat tanda-tanda basi demi menjaga kesehatan para siswa.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SPPG Tiyas Bangun belum memberikan klarifikasi atas keluhan dan temuan wali murid.
Landasan Hukum & Ancaman Hukuman
1. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi
Dugaan penyunatan anggaran masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.
Pasal 2 ayat (1):
- Pelaku dapat dipidana penjara seumur hidup atau 4 hingga 20 tahun,
- Denda Rp200 juta–Rp1 miliar.
Pasal 3 (penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri / penyelenggara negara):
- Hukuman penjara 1 hingga 20 tahun,
- Denda Rp50 juta–Rp1 miliar.
2. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Jika terbukti menyajikan atau menyediakan makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan:
Pasal 142:
- Penjara maksimal 2 tahun,
- Denda hingga Rp200 juta.
3. UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014
Apabila memberikan makanan tidak layak konsumsi dan membahayakan anak:
Pasal 76C & Pasal 80:
- Penjara maksimal 3 tahun 6 bulan,
- Denda maksimal Rp72 juta.
Jika anak sampai sakit serius, hukuman dapat meningkat hingga 5 tahun.
4. Pelanggaran Administratif Berdasarkan PP 17 Tahun 2010
- Sanksi disiplin bagi oknum ASN atau pihak sekolah, mulai dari teguran keras, penurunan jabatan, hingga pemberhentian bila terbukti terlibat dalam penyalahgunaan anggaran.
5. Pelanggaran Juknis Program Makanan Bergizi
- Oknum penyedia katering dapat dikenai sanksi pemutusan kontrak, pengembalian dana, dan blacklist dari program pemerintah.
Dengan adanya ancaman hukuman yang jelas dan berat ini, wali murid berharap aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan menyeluruh agar tidak ada lagi anak-anak yang dirugikan oleh praktik tidak bertanggung jawab dalam program makanan bergizi di Kecamatan Pubian.
Tim
