Miglobalpos.com – Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 2 Tanjung Kemala, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah, kembali menjadi sorotan. Kepala sekolah diduga mengabaikan petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana BOS tahun 2024–2025 sehingga dinilai tidak tepat sasaran.
Sejumlah wali murid dan warga mengeluhkan kondisi bangunan sekolah yang dinilai tidak mengalami peningkatan meski dalam juknis BOS terdapat alokasi khusus untuk rehabilitasi ringan, yakni 10 persen dari total anggaran. Mereka menyebut tampilan fisik sekolah tidak menunjukkan adanya perbaikan yang sesuai standar pemerintah.
“Dalam juknis, BOS memiliki 11 item penggunaan, dan salah satunya jelas untuk rehab ringan. Tapi lihat kondisi sekolah ini, sepertinya tidak sesuai dengan angan-angan pemerintah,” keluh salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Beberapa foto yang beredar menunjukkan bagian bangunan sekolah yang tampak memerlukan perbaikan, namun belum tersentuh renovasi yang semestinya menjadi prioritas dari dana BOS.
Indikasi Tidak Tepat Sasaran
Dana BOS seharusnya digunakan sesuai dengan ketentuan, antara lain untuk:
- Pengadaan barang dan jasa penunjang pendidikan,
- Pembiayaan kegiatan operasional sekolah,
- Rehabilitasi ringan sarana prasarana,
- Dukungan proses belajar mengajar, dan
- Kegiatan lain yang tercantum dalam juknis resmi.
Namun, dugaan muncul bahwa beberapa penggunaan dana pada 2024 dan 2025 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Warga berharap ada audit dan evaluasi transparan dari instansi terkait.
Landasan Hukum Penggunaan Dana BOS
Aturan penggunaan dana BOS diatur dalam:
- Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler.
Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa setiap penggunaan dana harus:
- Transparan,
- Akuntabel,
- Berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.
Apabila terjadi penyimpangan, maka dapat dikenakan sanksi administratif hingga proses hukum sesuai ketentuan tindak pidana korupsi.
Warga Minta Pemerintah Turun Tangan
Warga berharap Dinas Pendidikan Lampung Tengah segera melakukan pengecekan di SDN 2 Tanjung Kemala dan memastikan dana bantuan pemerintah digunakan sesuai peraturan.
“Kami hanya minta transparansi. Dana ini untuk pendidikan anak-anak, bukan untuk kepentingan lain,” ujar seorang wali murid.
Hingga berita ini terbit, kepala sekolah SDN 2 Tanjung Kemala belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penggunaan dana BOS yang disebut tidak tepat sasaran tersebut.
Tim
