Miglobalpos.com – Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi berjalan tepat sasaran serta menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya temuan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di salah satu SPBU di wilayah Lampung Utara.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, mengatakan bahwa Pertamina telah melakukan pengecekan lapangan setelah menerima laporan dari masyarakat melalui Pertamina Contact Center (PCC) 135 serta kanal media sosial.
“Dari hasil pemeriksaan, ditemukan pola transaksi yang tidak wajar dan berulang di SPBU 24.345.106, Desa Cahaya Negri, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara,” tegas Rusminto, Kamis (20/11/2025).
Sebagai tindak lanjut, Pertamina memberikan sanksi tegas kepada SPBU tersebut berupa pengenaan pembinaan dan penghentian penyaluran BBM bersubsidi selama 30 hari, khusus untuk jenis Biosolar dan Pertalite.
“Pertamina juga mewajibkan pemasangan spanduk penanda pembinaan, sekaligus melakukan pemblokiran QR Code Subsidi Tepat terhadap kendaraan yang terlibat agar tidak bisa mengisi BBM subsidi di SPBU manapun,” lanjut Rusminto.
Ia menegaskan, sanksi tersebut merupakan langkah tegas Pertamina untuk memberikan efek jera terhadap lembaga penyalur yang melanggar aturan penyaluran BBM bersubsidi.
Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan menyediakan alternatif SPBU terdekat. Masyarakat dapat memperoleh BBM di SPBU 24.345.117, yang berjarak sekitar 10 kilometer dari lokasi SPBU yang sedang dalam masa pembinaan.
Selain itu, Pertamina terus memperkuat pengawasan melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan optimal dan sesuai ketentuan.
Rusminto juga mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam melaporkan indikasi penyimpangan BBM subsidi.
“Kami mengajak masyarakat untuk terus mendukung pengawasan dengan melapor melalui pihak berwenang atau PCC 135 apabila menemukan dugaan penyalahgunaan BBM,” ujarnya.
