Miglobalpos.com – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 10 Pekanbaru pada tahun 2024 dan 2025 menjadi sorotan. Berdasarkan data penggunaan anggaran, terdapat sejumlah pos belanja yang dinilai janggal dan dinilai perlu pemeriksaan lebih mendalam, terutama pada komponen pemeliharaan sarana prasarana (sarpras) serta pembayaran honor.
Dana BOS merupakan program pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS, yang menegaskan bahwa penggunaan dana harus transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
DATA BOS 2024 – SMPN 10 Pekanbaru
Rekap Penerimaan
- Tahun: 2024
- Total Dana BOS: Rp 485.100.000
- Status: Sedang disalurkan
- Jumlah Siswa: 882
- Tanggal Pencairan: 18 Januari 2024
Rincian Penggunaan Dana
| Jenis Pembiayaan | Jumlah |
|---|---|
| Penerimaan Peserta Didik Baru | Rp 90.000 |
| Pengembangan Perpustakaan & Pojok Baca | Rp 80.576.800 |
| Kegiatan Pembelajaran & Bermain | Rp 9.129.000 |
| Asesmen/Evaluasi Pembelajaran | Rp 44.517.750 |
| Administrasi Satuan Pendidikan | Rp 29.849.600 |
| Pengembangan Profesi GTK | Rp 8.292.000 |
| Langganan Daya & Jasa | Rp 60.076.596 |
| Pemeliharaan Sarpras | Rp 54.594.850 |
| Pengadaan Multimedia Pembelajaran | Rp 0 |
| Pembayaran Honor (pos pertama) | Rp 0 |
| Pembayaran Honor (pos kedua) | Rp 181.790.000 |
Total penggunaan tercatat: Rp 468.916.596
Analisis 2024
Sejumlah catatan yang memunculkan pertanyaan, antara lain:
- Pembayaran honor dicatat dua kali, di mana salah satu pos senilai Rp 181.790.000, sementara pos lainnya tercatat Rp 0.
- Tidak adanya pengadaan multimedia pembelajaran, padahal fasilitas digital merupakan kebutuhan jenjang SMP.
- Anggaran pemeliharaan sarpras mencapai lebih dari Rp 54 juta, namun belum ada laporan fisik terkait realisasi kebutuhan.
DATA BOS 2025 – SMPN 10 Pekanbaru
Rekap Penerimaan
- Tahun: 2025
- Total Dana BOS: Rp 473.550.000
- Status: Sedang disalurkan
- Jumlah Siswa: 861
- Tanggal Pencairan: 17 Februari 2025
Rincian Penggunaan Dana
| Jenis Pembiayaan | Jumlah |
|---|---|
| Penerimaan Peserta Didik Baru | Rp 1.040.000 |
| Pengembangan Perpustakaan | Rp 88.999.700 |
| Kegiatan Pembelajaran & Ekstrakurikuler | Rp 6.735.000 |
| Asesmen/Evaluasi Pembelajaran | Rp 48.171.950 |
| Administrasi Kegiatan Pendidikan | Rp 36.950.434 |
| Pengembangan Profesi GTK | Rp 6.858.000 |
| Langganan Daya & Jasa | Rp 58.107.596 |
| Pemeliharaan Sarpras | Rp 49.870.000 |
| Pengadaan Multimedia Pembelajaran | Rp 0 |
| Pembayaran Honor | Rp 170.531.000 |
Total penggunaan tercatat: Rp 467.263.680
Analisis 2025
Beberapa indikasi yang perlu diperjelas, seperti:
- Anggaran pengembangan perpustakaan mendekati Rp 89 juta, namun belum terdapat laporan hasil fisik.
- Pengadaan multimedia kembali tercatat Rp 0, padahal kurikulum saat ini menuntut digitalisasi pembelajaran.
- Pembayaran honor mencapai Rp 170.531.000 sehingga diperlukan keterbukaan terkait jumlah tenaga honor, rincian pembayaran, serta dasar pengalokasian.
Regulasi dan Potensi Konsekuensi Hukum
Apabila ditemukan penyimpangan dari aturan pengelolaan keuangan negara, beberapa ketentuan yang dapat dikenakan adalah:
1. Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022
Regulasi ini menegaskan bahwa:
- Dana BOS wajib digunakan sesuai petunjuk teknis,
- Sekolah harus menyampaikan laporan secara transparan,
- Pelaporan yang tidak benar dapat dikenakan sanksi administratif.
2. Undang-Undang Tipikor – UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001
Penyalahgunaan keuangan negara dapat dikenai sanksi:
- Pidana penjara maksimal 20 tahun,
- Denda hingga Rp 1 miliar,
- Tuntutan pengembalian kerugian negara.
Berdasarkan data penggunaan Dana BOS tahun 2024 dan 2025 di SMPN 10 Pekanbaru, terdapat sejumlah alokasi anggaran yang secara administrasi patut ditelusuri lebih jauh, terutama:
- Pembayaran honor dalam jumlah besar,
- Tidak adanya pengadaan multimedia pembelajaran selama dua tahun,
- Anggaran sarpras yang besar namun belum jelas realisasinya,
- Pengembangan perpustakaan bernilai besar tanpa publikasi hasil.
Transparansi laporan sekolah diperlukan agar pengelolaan dana pendidikan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan potensi kerugian negara.
Tim
