Miglobalpos.com – Seorang warga mengaku mengalami kerugian terkait proses over kredit kendaraan yang melibatkan pasangan berinisial Y dan SH. SH disebut-sebut sebagai salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan menduduki jabatan Kasubag (21/11/25).
Kasus ini bermula ketika pelapor mengunggah informasi penjualan kendaraan secara over kredit melalui akun Facebook. Tak lama setelah unggahan tersebut tayang, Y menghubungi pelapor dan meminta alamat rumah untuk melihat kondisi kendaraan.
“Beliau datang langsung ke rumah, melihat kendaraan, lalu menyatakan setuju. Bahkan Bu Y berjanji akan mengembalikan DP sesuai yang saya minta,” ungkap pelapor kepada wartawan.
Pelapor menyatakan bahwa dirinya sudah menyarankan agar proses dilakukan melalui pihak leasing secara resmi, namun usulan tersebut diduga ditolak oleh Y dan SH karena dianggap terlalu rumit. Sebagai gantinya, pasangan tersebut disebut menyarankan agar proses dilakukan melalui notaris.
Menurut keterangan pelapor, Y kemudian menyarankan agar dibuat perjanjian di atas materai. Isi perjanjian tersebut, antara lain:
- Jika angsuran kendaraan terlambat selama dua bulan berturut-turut, maka kendaraan dapat ditarik kembali oleh pihak pengalih kredit (pelapor).
- Uang muka (DP) dan angsuran yang sudah dibayarkan akan dianggap hangus.
Namun hingga kini, pelapor mengaku bahwa pembayaran yang dijanjikan pihak Y dan SH belum juga terealisasi. Setiap kali dihubungi, keduanya disebut tidak memberikan jawaban. “Saya sudah mencoba menghubungi berulang kali, tapi tidak ada respon,” ujar pelapor.
Potensi Pelanggaran Hukum
Proses over kredit kendaraan leasing tanpa persetujuan resmi pihak pembiayaan dapat berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum, di antaranya:
- Pasal 1320 KUH Perdata, yang mengatur syarat sahnya perjanjian.
- Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menegaskan bahwa objek jaminan fidusia — termasuk kendaraan kredit — tidak boleh dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur atau lembaga pembiayaan.
Jika proses over kredit dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar, hal ini dapat berisiko menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak serta berpotensi berkembang menjadi sengketa hukum di kemudian hari.
Menunggu Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, Y dan SH — yang disebut sebagai ASN di Dinas Kesehatan Rohul — masih belum memberikan keterangan resmi. Pihak media masih berupaya menghubungi keduanya untuk memperoleh klarifikasi guna menjaga pemberitaan tetap berimbang.
