Miglobalpos.com – Proyek revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di SD Negeri Kuto Winangun, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, menuai sorotan dari masyarakat. Pekerjaan yang saat ini tengah berlangsung diduga dikerjakan secara asal-asalan dan tidak sesuai ketentuan standar pembangunan fasilitas pendidikan.
Selain kualitas pengerjaan yang dipertanyakan, warga juga menyoroti tidak adanya plang informasi anggaran yang seharusnya dipasang sebelum proyek dimulai. Plang tersebut penting untuk memastikan keterbukaan publik mengenai sumber dana, besaran anggaran, kontraktor pelaksana, serta waktu pengerjaan.
Seorang narasumber berinisial Z, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menyampaikan kepada tim media bahwa sejak awal pekerjaan dimulai, warga tidak pernah melihat papan informasi proyek tersebut.
“Sampai hari ini kami belum melihat plang anggaran dipasang. Harusnya ada, supaya masyarakat tahu berapa anggaran dan siapa yang mengerjakan. Ini kok tidak ada sama sekali,” ujar Z kepada media.
Tidak Dipasangnya Plang Proyek Melanggar Aturan Transparansi
Dalam setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah, pemasangan papan informasi proyek merupakan mandat dari regulasi, di antaranya:
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mewajibkan keterbukaan informasi publik dalam setiap proyek yang dibiayai negara.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran negara.
- Kementerian PUPR juga mengatur bahwa papan proyek wajib dipasang di lokasi kegiatan agar dapat diawasi oleh masyarakat.
Ketidakhadiran papan informasi proyek membuat warga mempertanyakan transparansi serta akuntabilitas kegiatan revitalisasi tersebut.
Dugaan Pengerjaan Asal-asalan
Selain masalah transparansi anggaran, warga juga menilai kualitas pengerjaan tampak tidak sesuai harapan. Beberapa bagian proyek disebut terlihat dikerjakan terburu-buru dan tidak memenuhi standar konstruksi yang baik.
Warga berharap pihak sekolah, pemerintah kecamatan, maupun Dinas Pendidikan Lampung Tengah melakukan pengecekan ulang dan memberikan penjelasan kepada publik.
Harapan Warga: Transparansi dan Kualitas Pekerjaan Harus Diutamakan
Masyarakat menegaskan bahwa pembangunan sarana pendidikan harus mengedepankan kualitas, karena fasilitas tersebut digunakan oleh anak-anak setiap hari.
“Ini untuk sekolah anak kami. Jangan sampai dikerjakan asal-asalan. Kami minta cepat dipasang plang proyek dan dikerjakan dengan benar,” tambah narasumber Z.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera melakukan pengawasan agar pembangunan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Tim
