Miglobalpos.com – Publik terus mempertanyakan kiprah Eka Afriana yang bertanggung jawab untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta PGRI Kota Bandar Lampung.
Panglima Ormas Ladam kembali mengingatkan soal dugaan kasus pemalsuan identitas yang belum terkuak.
Panglima Ladam: Misrul menerangkan pada Jumat, 28 November 2025. Kendati Eka Afriana telah mengklarifikasi ubahan identitas tersebut karena faktor non medis alias klenik (kesurupan) saat kanak-kakak, tapi ada prosedural ketat yang harus terlalui.
“Apakah perubahan identitas itu sudah melalui proses peradilan di pengadilan negeri?” Setahu saya untuk mengubah tanggal lahir itu ada prosedur hukumnya,” ujarnya.
Secara hukum, warga negara Indonesia tidak boleh sembarangan mengubah tahun lahir. Perubahan data tanggal lahir harus beralasan dan sesuai bukti kuat. Perubahan data itu tidak bisa berlandaskan klenik. Mekanismenya pun harus melalui permohonan ke pengadilan negeri.
“Bisa diubah jika ada kesalahan penulisan, akta kelahiran yang berbeda dengan KTP dan itu ada mekanismenya, karena ini berkaitan hukum. Melalui pengadilan negeri,” ungkap Misrul.
Pandangannya ini telah merujuk undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.Tersangka pemalsuan data kependudukan dapat terpidana hingga 6 tahun penjara dan denda puluhan juta rupiah. Selain itu, bisa terancam tipikor jika tersangka terbukti menggunakan identitas tersebut untuk masuk ASN.
Skandal identitas ini tampak jelas dari tahun kelahiran Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana yang merupakan saudari kembarnya. Eva lahir tahun 1970 sedangkan Eka Afriana tahun 1973. Ya klenik, alasannya. Pertanyaannya sejak kapan Eka Afriana resmi menyandang status PNS?
Melihat NIP-nya (19730425 200804 2 001), Eka Afriana berstatus PNS baru sejak tahun 2008. Pada tahun itu, usia Eva sudah 38 tahun (jika merujuk pada tahun kelahiran asli 1970), sedangkan batas usia maksimal untuk CPNS ialah 35 tahun. Mengapa perubahan identitas itu bisa tepat 3 tahun?
Misrul meminta warga lebih cerdas dan jelih untuk mendorong penegakan hukum dalam polemik tersebut. Utamanya, soal proses peradilan sebagai legalitas bagi seorang warga negara Indonesia untuk bisa mengubah data kelahiran.
Putri Zulkifli Hasan bisa menjadi rujukan dalam kasus ini. Anggota DPR RI ini, dulu bernama Futri Zulya Savitri. Merujuk radarcirebon.com, proses perubahan identitasnya telah melalui prosedur hukum dan ketetapan hakim setelah mengikuti tiga persidangan. Namun soal tanggal lahir, tidak bisa karena berlandaskan klenik, menurut Misrul.***
