Miglobalpos.com – Lampung Barat: Sebanyak 29.559 warga di Kabupaten Lampung Barat menerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Bantuan tersebut mencakup beras dan minyak goreng untuk periode Oktober–November 2025.
Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Lampung Barat, Danang Hari Suseno, mengatakan bahwa pemberian bantuan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam menjamin akses pangan bagi masyarakat.
“Ini adalah wujud kepedulian pemerintah agar masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang layak, baik dari sisi harga maupun volumenya,” ujarnya.
Danang menjelaskan bahwa penyaluran CPP merupakan instruksi langsung Presiden sebagai langkah menjaga stabilitas pangan dan melindungi masyarakat berpendapatan rendah. Ia berharap pendistribusian ini dapat menjaga kebutuhan pangan warga secara merata.
“Tahun ini penyaluran CPP mengalami peningkatan. Jika sebelumnya hanya berupa bantuan beras, kini pemerintah menambah bantuan minyak goreng sebanyak 4 liter untuk setiap keluarga penerima manfaat,” katanya.
Selain bantuan CPP, pemerintah juga telah menyalurkan BLTS Kesra senilai Rp900 ribu kepada 37.752 KPM melalui Kartu KKS maupun Kantor Pos. Bantuan tersebut disebutnya turut berfungsi sebagai stimulus ekonomi di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Tujuan penyaluran kali ini untuk mengurangi beban masyarakat miskin, menekan kerawanan pangan, serta membantu pemerintah mengendalikan inflasi akibat lonjakan harga beras dan minyak goreng,” jelas Danang.
Tahun 2025 menjadi momentum penting karena basis data CPP kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menggantikan P3KE, sebagai bagian dari kebijakan menuju Satu Data Indonesia agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Untuk kelancaran distribusi, Danang meminta seluruh camat, peratin, lurah, serta TKSK terlibat aktif mengawasi penyaluran.
“Penyaluran dikatakan sukses bukan hanya dari komoditinya tersalur, tetapi juga administrasinya tertib dan sesuai petunjuk teknis,” katanya, menegaskan.
Ia juga meminta agar setiap desa menunjuk penanggung jawab distribusi guna menghindari hambatan teknis.
“Jika ada kekurangan baik dari kualitas maupun jumlah, sampaikan segera secara baik kepada pihak penyedia agar tidak menimbulkan kekisruhan,” katanya, mengakhiri.
