Miglobalpos.com – Sengketa tanah Km 18 kini menekan institusi kepolisian.
Kali ini, tekanan datang bukan dari aktivis biasa, tetapi dari tumpukan data ilmiah negara yang selama ini justru diabaikan dalam SP2HP.A.2 Ditreskrimum Polda Sulsel.
Kuasa Hukum Abd Jalali Dg Nai, Bahar, S.H. (HB Law Firm & Partners), menantang Kapolda Sulsel untuk membuktikan bahwa institusinya masih berpihak pada hukum dan fakta.
“Fakta ilmiah sudah terang-benderang. Pertanyaannya sekarang: Kapolda berani bongkar, atau ikut hanyut dalam kesimpulan yang jelas-jelas keliru?” tegas Bahar, Senin (1/12).
✓ TIGA FAKTA ILMIAH YANG MEMBUAT KEPUTUSAN POLDA DIPERTANYAKAN
Menurut Bahar, tiga bukti ilmiah yang dikeluarkan negara justru menghancurkan seluruh alas hak kubu Tjonra–Indogrosir.
1. Labfor Polri 2001: Rincik Tjonra terbukti palsu
Nomor Labfor 25/DTF/2001 menyatakan dokumen rincik atas nama Tjonra non-identik alias palsu.
Data kelurahan memperkuat:
– Kohir 51 C1 milik Sia (Km 17)
– Persil 6 D1 milik Tjoddo (Km 18)
Dua dokumen beda lokasi itu “disulap” menjadi rincik baru atas nama Tjonra Karaeng Tola.
“Ini bukan cacat teknis. Ini dokumen yang tidak pernah ada dalam sejarah, tapi dipakai 30 tahun lebih,” ujar Bahar.
2. Temuan Polda 2022: SHM Annie 490/1984 berada di Km 20, bukan Km 18
Ini temuan penyidik Polda sendiri dalam LPB/438/IV/2022.
“Kalau warkah induknya berada di Km 20, seluruh turunannya otomatis salah letak jika dipaksakan masuk ke Km 18,” jelasnya.
Temuan ini menghancurkan relevansi putusan PK MA 2004, yang memutus perkara di lokasi yang ternyata keliru.
3. BPN Akui SHM 25952/2014 Tidak Pernah Diterbitkan
Dalam SP2HP.A.2, BPN Makassar menyatakan: “SHM 25952/2014 tidak pernah diterbitkan oleh BPN.”
Namun nomor itu dipakai sebagai pintu melahirkan:
1. SHGB 21970/2015
2. SHGB 21970/2016
yang kemudian dikuasai Indogrosir Makassar.
“Kalau induknya tidak pernah diterbitkan, berarti SHGB-nya lahir dari udara kosong,” ujar Bahar.
✓ KAPOLDA DIUJI MEMILIH: TEGAKKAN FAKTA ATAU LINDUNGI KESALAHAN?
Menurut Bahar, Polda Sulsel tidak boleh terus bersembunyi di balik putusan lama Annie vs Tjonra.
“Putusan itu tidak pernah menyentuh dokumen Tjoddo. Itu perkara lain. Tidak bisa dipakai menutup penyelidikan kasus Km 18,” tegasnya.
Ia menantang Kapolda untuk:
1. membuka kembali penyelidikan,
2. menindaklanjuti tiga temuan ilmiah negara, dan
3. membuktikan bahwa Polri bekerja berdasarkan bukti, bukan preseden keliru.
✓ DOKUMEN TJODDO: 98 TAHUN, CLEAN & CLEAR, TIDAK PERNAH DIGUGURKAN
Bahar menegaskan bahwa dokumen tua Tjoddo:
– berusia 98 tahun,
– memiliki bukti fiskal 84 tahun,
– pajak dibayar hingga 2025 Rp 122 juta,
– penguasaan fisik lebih satu abad,
Buku C & F masih sinkron.
“Tidak ada satu pun putusan perdata yang menggugurkan dokumen Tjoddo,” tegasnya.
✓ PERTANYAAN BESAR UNTUK KAPOLDA: SIAPA YANG ANDA YAKINI?
Bahar menyebut kondisi Km 18 saat ini sebagai “ujian integritas” bagi Kapolda Sulsel: “Di meja Kapolda ada fakta ilmiah negara.
Kalau fakta ini diabaikan, publik wajar bertanya: siapa yang sedang dilindungi?”
Menurutnya, publik Sulsel pantas mendapat jawaban yang tegas dan transparan.
Berikut rangkuman rilis tambahan yang bisa langsung ditempelkan di bagian akhir berita sebagai addendum fakta, tanpa mengubah struktur berita utama.
Bahasanya lugas, tajam, tetapi tetap aman secara jurnalistik.
✓ FAKTA TAMBAHAN: DATA NEGARA ATAU SAMPAH?
Sebagai tambahan penting atas polemik Km 18, terdapat tiga fakta yang semakin memperjelas bahwa landasan SHGB Indogrosir dan dalil-dalil hukumnya tidak dapat lagi dipertahankan?
1. Temuan Staf Ahli Kementerian ATR/BPN: Di Km 18 Terjadi Error in Objecto dan Error in Subjecto
Dalam rapat resmi Kementerian ATR/BPN yang digelar di Kantor BPN Makassar pada Februari 2025, Staf Ahli Menteri ATR/BPN Brigjen (Purn.) Imam Pramukarno secara eksplisit menyatakan bahwa:
“Di Km 18 Makassar terjadi error in objecto dan error in subjecto dalam dokumen-dokumen yang beredar.�
