Miglobalpos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, diduga minta jatah fee proyek antara 15% hingga 20% dari nilai pengadaan yang berjalan di wilayahnya.
Pernyataan itu disampaikan Plh. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungky Hadipratikto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Menurut keterangan Mungky, praktik pemungutan tersebut diduga dimulai setelah Ardito dilantik sebagai bupati pada awal 2025.
Postur APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 tercatat sekitar Rp3,19 triliun, dengan alokasi besar untuk infrastruktur, layanan publik, dan program prioritas—yang menjadi objek pengaturan pemenang proyek.
Dalam pengungkapan kasus, KPK menyebutkan peran sejumlah orang dekat Ardito. Pada Februari–Maret 2025, Ardito diduga menginstruksikan anggota DPRD Riki Hendra Saputra untuk mengatur pemenang pengadaan barang dan jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-Katalog.
Pemenang yang diatur disebutkan merupakan perusahaan milik keluarga atau pihak yang tergabung dalam tim pemenangan Ardito saat Pilkada 2024.
Mungky menambahkan bahwa proses pengkondisian melibatkan koordinasi antara Riki dengan Anton Wibowo—Plt.
Kepala Badan Pendapatan Daerah yang juga disebut sebagai kerabat Ardito—serta sekretaris Anton, Iswantoro, untuk melakukan komunikasi dengan SKPD terkait.
Dari praktik ini, selama periode Februari–November 2025 Ardito diduga menerima aliran dana sekitar Rp5,25 miliar melalui perantara Riki dan Ranu Hari Prasetyo (adik bupati).
Kasus pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Lampung Tengah juga menjadi sorotan.
KPK menyatakan Anton berkoordinasi untuk memenangkan PT Elkaka Mandiri (PT EM) yang kemudian memperoleh tiga paket pengadaan senilai total Rp3,15 miliar.
Dari transaksi tersebut, diduga terjadi pembayaran fee sebesar Rp500 juta yang diterima Anton melalui perantara pihak swasta.
Secara keseluruhan, Mungky merinci total aliran dana yang mengalir ke bupati diperkirakan mencapai sekitar Rp5,75 miliar.
Dana itu diduga dipergunakan untuk biaya operasional bupati sebesar Rp500 juta dan untuk pelunasan pinjaman bank yang terkait biaya kampanye Pilkada 2024 sebesar Rp5,25 miliar.
Hingga keterangan pers itu diluncurkan, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara ini: AW (Ardito Wijaya, Bupati Lampung Tengah 2025–2030), RHS (Riki Hendra Saputra, anggota DPRD Lampung Tengah), RNP (Ranu Hari Prasetyo, adik bupati), ANW (Anton Wibowo, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah), dan MLS (Mohamad Lukman Sjamsuri, Direktur PT Elkaka Mandiri).
Kelimanya ditahan secara terpisah oleh KPK untuk 20 hari pertama—penahanan berlaku sejak 10 Desember sampai 29 Desember 2025—dengan RHS dan MLS ditempatkan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, sedangkan AW, RNP, dan ANW ditahan di Rutan Cabang Gedung ACLC KPK. ***
