Miglobalpos.com — Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 di SMAN 2 Langgam, Kabupaten Pelalawan, menuai sorotan tajam publik. Data penggunaan anggaran menunjukkan sejumlah kejanggalan serius, mulai dari lonjakan tidak wajar pada pos administrasi, minimnya dampak pemeliharaan sarana prasarana (sarpras), hingga pembayaran honor yang tidak konsisten dan minim transparansi.
Berdasarkan data resmi, SMAN 2 Langgam menerima Dana BOS sebesar Rp 236.250.000 untuk 315 siswa. Namun, dalam dua tahap pencairan, ditemukan ketidaksesuaian antara pagu anggaran dan realisasi penggunaan dana. Bahkan pada tahap II, total realisasi anggaran justru melebihi pagu BOS yang diterima sekolah.
Tahap I: Honor Besar, Sarpras Minim
Pada pencairan Tahap I (21 Januari 2025), total realisasi penggunaan dana tercatat Rp 224.869.600. Sejumlah pos belanja menimbulkan tanda tanya, khususnya:
- Pembayaran honor mencapai Rp 43,5 juta, namun tidak disertai rincian penerima maupun dasar perhitungan.
- Pengembangan perpustakaan sebesar Rp 80,6 juta, dinilai cukup besar dan patut dipertanyakan realisasi fisiknya.
- Pemeliharaan sarpras hanya Rp 14,8 juta, dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan riil sekolah.
Tahap II: Administrasi Meledak, Honor Nol
Keanehan semakin mencolok pada pencairan Tahap II (08 Agustus 2025). Total realisasi penggunaan dana tercatat Rp 247.586.400, atau melampaui pagu Dana BOS sebesar Rp 236,25 juta.
Sorotan utama pada tahap ini antara lain:
- Belanja administrasi kegiatan sekolah membengkak hingga Rp 159,3 juta, menyerap mayoritas anggaran.
- Pembayaran honor tercatat Rp 0, bertolak belakang dengan tahap I yang mencapai puluhan juta rupiah.
- Selisih realisasi yang melebihi pagu memunculkan dugaan penggelembungan anggaran atau kesalahan pencatatan serius.
Fokus Masalah: Sarpras dan Honor
Meski anggaran pemeliharaan sarpras pada tahap II meningkat menjadi Rp 37,8 juta, kondisi fisik sekolah disebut tidak menunjukkan perbaikan signifikan. Hal ini memicu dugaan ketidaksesuaian antara laporan penggunaan dana dengan realisasi di lapangan.
Sementara itu, pola pembayaran honor yang tidak konsisten—besar pada tahap I dan nihil pada tahap II—menimbulkan pertanyaan serius terkait siapa penerima honor dan atas dasar apa pembayaran tersebut dilakukan.
Potensi Pelanggaran dan Desakan Audit
Praktik pengelolaan Dana BOS ini dinilai berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi, sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis BOS Kementerian Pendidikan serta prinsip pengelolaan keuangan negara.
Lonjakan belanja administrasi, minimnya belanja sarpras yang berdampak nyata, serta anomali pembayaran honor mengarah pada dugaan penyalahgunaan Dana BOS.
Masyarakat dan pemerhati pendidikan mendesak:
- Audit menyeluruh oleh Inspektorat dan BPK.
- Pembukaan dokumen pendukung, seperti SPJ, kontrak, dan daftar penerima honor.
- Klarifikasi resmi dari kepala sekolah dan bendahara BOS.
- Penegakan sanksi tegas, termasuk pencopotan kepala sekolah, jika terbukti terjadi penyimpangan.
Selain itu, desakan juga ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk segera melakukan audit investigatif atas pengelolaan Dana BOS SMAN 2 Langgam.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMAN 2 Langgam belum memberikan keterangan resmi. Transparansi mutlak diperlukan agar Dana BOS benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa dan peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar angka di atas laporan keuangan.
Rilis: Tim
