Pelalawan — Dugaan kejanggalan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 di SD Negeri 001 Ukui, Kabupaten Pelalawan, kian menuai sorotan publik. Sejumlah temuan mencuat, mulai dari selisih dana tanpa penjelasan, laporan belanja yang melampaui dana diterima, hingga pola pengeluaran yang dinilai tidak lazim. Kondisi ini dinilai bukan lagi sekadar persoalan administratif, melainkan berpotensi mengarah pada masalah serius yang patut diuji melalui audit investigatif.
Berdasarkan data pada sistem resmi penyaluran BOS, SDN 001 Ukui yang tercatat memiliki 320 siswa penerima memperoleh Dana BOS tahap pertama sebesar Rp144.000.000. Namun, realisasi belanja yang dilaporkan hanya Rp133.380.000, menyisakan selisih dana yang hingga kini tidak disertai penjelasan terbuka kepada publik.
Pada tahap pencairan berikutnya, situasinya justru berbanding terbalik. Dana yang diterima sekolah tercatat sebesar Rp143.325.000, sementara belanja yang dilaporkan mencapai Rp154.620.000 atau lebih besar dari dana yang masuk.
Seorang praktisi keuangan publik menilai, kondisi tersebut merupakan anomali serius dalam tata kelola anggaran negara. Menurutnya, belanja yang melebihi dana diterima hanya dimungkinkan jika memiliki dasar hukum, administrasi, serta bukti yang sah dan dapat diverifikasi.
“Pengelolaan Dana BOS harus mengacu pada RKAS dan dana yang benar-benar tersedia. Jika belanja lebih besar dari dana masuk tanpa penjelasan resmi, itu sudah menjadi alarm keras,” ujarnya.
Sorotan lain tertuju pada pembayaran honor yang tercatat identik sebesar Rp27.900.000 pada dua tahap pencairan berbeda. Sumber yang memahami petunjuk teknis BOS menyebutkan, honorarium memang diperbolehkan, namun harus disesuaikan dengan periode kerja, jumlah tenaga, serta kebutuhan riil sekolah.
“Jika nilai dan polanya sama persis tanpa uraian detail yang jelas, wajar bila publik menduga adanya duplikasi atau laporan yang tidak akurat,” katanya.
Ironisnya, di tengah menguatnya perhatian publik, Kepala Sekolah SDN 001 Ukui justru memilih bungkam. Upaya konfirmasi yang dilakukan media tidak mendapatkan respons. Tidak ada klarifikasi, hak jawab, maupun penjelasan resmi yang disampaikan kepada masyarakat.
Sikap tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Dana BOS merupakan uang negara yang bersumber dari pajak rakyat dan secara hukum serta etika wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Aktivis pendidikan menilai, pembiaran atas dugaan kejanggalan ini berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.
“Ketika data terbuka menunjukkan kejanggalan, tetapi tidak ada klarifikasi dan tidak ada audit, maka yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap sekolah dan pemerintah daerah,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, publik mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, Inspektorat Daerah, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Audit investigatif dinilai menjadi langkah minimal untuk memastikan apakah persoalan ini murni kesalahan administrasi atau mengandung unsur pelanggaran yang lebih serius.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SDN 001 Ukui belum memberikan keterangan resmi. Media menegaskan tetap membuka ruang hak jawab demi menjunjung prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik.
Tim
