INHU, – Dugaan praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Indragiri Hulu. SPBU 14.293.6112 yang berada di kawasan Simpang PT KAT, Sebrida, diduga menjadi ladang subur aktivitas pelangsiran yang secara terang-terangan merampas hak masyarakat kecil atas BBM subsidi.
Pantauan di lapangan menunjukkan antrean di SPBU tersebut kerap dipenuhi kendaraan dengan tangki modifikasi serta puluhan jerigen yang dibawa secara mencolok. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat adanya praktik penimbunan BBM subsidi yang kemudian dijual kembali dengan harga di atas ketentuan resmi pemerintah.
Ironisnya, di saat pelangsir leluasa mengangkut BBM dalam jumlah besar, masyarakat kecil seperti petani, nelayan, dan pengendara roda dua justru kesulitan mendapatkan solar maupun pertalite subsidi. Banyak warga mengaku harus mengantre berjam-jam, bahkan pulang dengan tangan kosong. Sebagian lainnya terpaksa membeli dari pengecer dengan harga yang jauh lebih mahal.
“Kami ini rakyat kecil. Setiap mau isi, sudah dikuasai mobil pelangsir. Mereka isi banyak, kami tidak kebagian. Kalau mau cepat, harus beli di luar dengan harga mahal,” ungkap seorang warga Sebrida yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tak hanya dugaan penimbunan, isu pungutan liar (pungli) juga santer terdengar di sekitar area Simpang PT KAT. Informasi yang beredar di masyarakat mengarah pada adanya praktik terorganisir yang diduga melibatkan oknum tertentu, sehingga aktivitas pelangsiran terkesan berjalan mulus tanpa hambatan berarti.
Minimnya pengawasan serta tidak terlihatnya tindakan tegas dari pihak pengelola SPBU semakin memperkuat dugaan adanya pembiaran, bahkan kemungkinan kolusi antara pelangsir dengan oknum internal.
Masyarakat kini menaruh harapan besar kepada Kapolres Indragiri Hulu yang baru dilantik, AKBP Eka Ariyandi Putra, S.H., S.I.K., M.Si, untuk segera turun tangan dan mengusut tuntas persoalan ini. Publik mendesak agar aparat penegak hukum tidak hanya menindak pelaku lapangan, tetapi juga membongkar siapa aktor utama dan kemungkinan pihak-pihak kuat yang diduga bermain di balik praktik ini.
Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu menjadi tuntutan mutlak. Subsidi BBM adalah hak rakyat kecil yang dijamin negara, bukan komoditas untuk dipermainkan demi keuntungan segelintir oknum.
Jika praktik ini terus dibiarkan, maka keadilan sosial hanya akan menjadi slogan kosong, sementara rakyat kecil di Indragiri Hulu terus menjadi korban.
Tim/Red
