Miglobalpos.com – Persoalan dugaan maladministrasi yang terjadi di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, sejak Oktober 2025 hingga kini belum menemukan kejelasan. Kasus yang juga disinyalir berkaitan dengan praktik mafia tanah itu dinilai berjalan di tempat, tanpa adanya tindak lanjut konkret dari pihak terkait.
Masyarakat terdampak, melalui Afriadi Andika, mengungkapkan bahwa hingga April 2026 belum ada kejelasan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kota Pekanbaru. Ia menduga adanya berbagai alasan yang menghambat penjadwalan RDP tersebut.
“Kami meminta DPRD menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Seharusnya dewan hadir bersama masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi,” ujar Afriadi.
Afriadi menjelaskan, dirinya pertama kali menyampaikan laporan dugaan maladministrasi pada 20 Agustus 2025 dan mendapat tanggapan pada 27 Agustus 2025 melalui diskusi bersama Komisi I DPRD Kota Pekanbaru. Dalam pertemuan tersebut, pihak dewan berjanji akan turun langsung ke lapangan. Namun, hingga 23 April 2026, survei lapangan tak kunjung dilakukan.
Situasi semakin membingungkan ketika rencana RDP yang semula dijadwalkan pada 27 April 2026 justru dibatalkan. Afriadi mengaku menerima informasi pembatalan tersebut saat mengambil surat undangan di kantor DPRD.
“Saya diberitahu staf Komisi I bahwa RDP dibatalkan. Ini menunjukkan adanya kelalaian dalam menyerap aspirasi masyarakat. Wakil rakyat terkesan tidak serius menanggapi permohonan kami,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan telah berulang kali menanyakan perkembangan surat permohonan RDP, namun hanya mendapat janji tanpa realisasi. Kondisi ini membuat masyarakat berada dalam ketidakpastian.
“Kasihan masyarakat yang terus menunggu tanpa kepastian. Padahal persoalan dugaan mafia tanah ini sudah terang benderang,” tambahnya.
Dalam sistem demokrasi, DPRD memiliki peran strategis, antara lain mewakili aspirasi rakyat, menjembatani masyarakat dengan pemerintah daerah, mengawasi kinerja pemerintah, serta mengevaluasi kebijakan agar tetap berpihak kepada kepentingan publik.
Afriadi menilai, lambannya penanganan kasus ini justru memperkuat keresahan masyarakat terhadap dugaan praktik mafia tanah di wilayah tersebut. Ia mendesak Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru untuk segera mengagendakan RDP dan turun langsung ke lapangan.
“Kami meminta keadilan ditegakkan. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Kasus dugaan mafia tanah di Kota Pekanbaru, khususnya di Tangkerang Barat, kini menjadi sorotan publik dan diharapkan mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum serta lembaga terkait.
Sebagai penutup, Afriadi menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat harus segera ditindaklanjuti secara konkret, termasuk penetapan jadwal RDP dan langkah nyata penyelesaian di lapangan. Ia berharap DPRD dapat menjalankan fungsinya secara maksimal demi menjaga kepercayaan publik dan menegakkan keadilan.
