Miglobalpos.com – Kasus viral Nenek Asnah di Lampung Selatan benar-benar membuka mata banyak pihak. Publik sempat mengira pemerintah daerah abai terhadap warga miskin.
Faktanya, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memiliki alasan yang kuat di balik penundaan bantuan tersebut. Program bedah rumah nyatanya memiliki aturan main yang sangat ketat.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Lampung Selatan, Aflah Efendi, akhirnya memberikan klarifikasi resmi. Ia menegaskan bahwa tidak semua rumah jelek bisa langsung dibedah.
Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini harus melalui proses verifikasi berlapis. Regulasi ini sengaja dirancang agar uang negara benar-benar tepat sasaran.
“Bantuan bedah rumah itu ada aturannya. Bukan berarti pemerintah tidak peduli, tapi harus sesuai ketentuan agar tidak salah sasaran,” ujar Aflah, Minggu (26/4/2026).
Nenek berusia 64 tahun dari Desa Tanjung Ratu itu bukannya ditelantarkan. Asnah tercatat sudah menerima Bantuan Pangan Non Tunai dari Kementerian Sosial.
Alasan utama rumah Asnah tidak bisa dibedah adalah kendala legalitas lahan. Hunian sederhananya itu rupanya berdiri kokoh di atas kawasan register hutan.
Secara aturan tata ruang, wilayah hutan register terlarang untuk pembangunan permanen. Dana bantuan pemerintah tentu haram digunakan di atas lahan tersebut.
Aflah kemudian mengedukasi warga terkait syarat mutlak penerima bantuan RTLH ini. Syarat pertama dan yang paling krusial adalah status kepemilikan lahan pribadi.
Pemohon harus mampu membuktikan kepemilikan tanah dengan sertifikat resmi. Rumah tersebut juga wajib ditempati minimal selama satu tahun terakhir.
Syarat administrasi kependudukan juga tidak kalah penting. Calon penerima wajib memiliki KTP dan Kartu Keluarga asli Kabupaten Lampung Selatan.
Selain itu, warga harus terdaftar resmi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional. Hanya warga pada desil satu hingga lima yang berhak mendapatkannya.
Pemohon diwajibkan belum pernah menerima bantuan perbaikan serupa sebelumnya. Surat pengantar resmi dari desa yang diketahui camat juga menjadi syarat mutlak.
Hal penting lain yang sering dilupakan masyarakat adalah kewajiban pengadaan swadaya. Penerima bantuan harus menyiapkan tenaga atau dana tambahan secara mandiri.
Di Kabupaten Lampung Selatan sendiri, jumlah rumah tidak layak huni masih sangat tinggi. Aflah mencatat masih ada sekitar 8.400 unit rumah rusak.
Angka yang fantastis ini jelas tidak bisa diselesaikan dalam satu kali tahun anggaran. Pemerintah daerah harus gigih memutar otak mencari tambahan kuota.
Koordinasi intens terus dilakukan dengan pemerintah pusat hingga pihak swasta. Dana CSR dari pihak perusahaan diharapkan bisa membantu menutupi kekurangan anggaran.
Pada tahun 2026 ini, Pemkab Lampung Selatan berhasil mendapat alokasi 544 unit. Dana tersebut bersumber dari APBN melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
Sementara dari anggaran APBD sendiri, pemerintah mengalokasikan perbaikan untuk 123 unit rumah. Bantuan ini disalurkan melalui skema Program Rumah Layak Huni.
Aflah mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar menunggu giliran perbaikan. Usulan perbaikan rumah pasti diproses selama semua syarat telah terpenuhi sempurna.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, juga ikut bersuara. Ia meminta seluruh elemen masyarakat tidak mudah terpancing narasi negatif.
Hendry secara tegas menyarankan warga mencari sumber informasi yang valid. Dinas Kominfo selalu siap menjadi pintu utama informasi kebijakan daerah setempat.
Masyarakat diminta terus melakukan saring sebelum sharing informasi ke ruang publik. Verifikasi langsung ke pihak Kominfo sangat dianjurkan bila ada kabar miring.
Penjelasan komprehensif ini diharapkan mampu meredam polemik liar di tengah masyarakat. Program bedah rumah dipastikan tetap berjalan namun dengan tingkat kehati-hatian tinggi.
Aturan ketat ini sama sekali bukan bertujuan untuk menyulitkan langkah warga miskin. Kebijakan tersebut semata-mata demi menjamin asas keadilan dalam distribusi bantuan.
