Miglobalpos.com – Mantan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, resmi menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Rabu (29/4/2026), dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ardito tiba di pengadilan sekitar pukul 10.00 WIB dengan pengawalan ketat bersama sejumlah terdakwa lain yang turut terseret dalam perkara ini, termasuk mantan Sekretaris Bapenda Lampung Tengah, M. Anton Wibowo. Meski mengenakan rompi tahanan, Ardito tampak tenang dan sempat menyapa awak media sebelum memasuki ruang sidang.
Dalam dakwaannya, JPU KPK mengungkap bahwa Ardito diduga menerima suap sebesar Rp500 juta terkait pengaturan proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Selain itu, ia juga didakwa menerima gratifikasi mencapai sekitar Rp7,3 miliar dari berbagai proyek pemerintah daerah yang diduga dikondisikan untuk rekanan tertentu.
Jaksa memaparkan, praktik tersebut diduga berlangsung sejak Februari hingga November 2025 dengan modus pengaturan pemenang proyek melalui jaringan internal pemerintahan dan pihak perantara. Sebagian dana hasil suap disebut digunakan untuk membayar utang politik pasca-Pilkada 2024.
Perkara ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2025 yang menyeret Ardito bersama sejumlah pejabat dan pihak swasta. Berkas kasusnya dilimpahkan ke PN Tanjungkarang pada 22 April 2026 dengan nomor perkara 31/Pid.Sus-TPK/2026/PN.
Atas perbuatannya, Ardito didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, junto Pasal 55 KUHP, dengan ancaman pidana penjara berat serta denda miliaran rupiah.
Sidang ini menjadi sorotan publik Lampung karena menyeret kepala daerah yang baru menjabat kurang dari setahun sebelum terjaring OTT. Kasus Ardito kembali menambah daftar panjang pejabat daerah yang tersandung korupsi akibat praktik fee proyek dan dugaan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan politik pribadi.
