Miglobalpos.com- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada terdakwa Thio Stefanus Sulistio dalam perkara dugaan korupsi lahan milik Kementerian Agama di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Rabu (29/4/2026).
Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dalam tindak pidana korupsi sesuai dakwaan utama.
Selain hukuman penjara, Thio juga dikenakan denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan subsider kurungan selama 140 hari apabila tidak dibayarkan.
Tak hanya itu, hakim juga membebankan uang pengganti kerugian negara senilai Rp54,4 miliar. Nilai tersebut diperhitungkan melalui penyitaan dua bidang tanah bersertifikat hak milik (SHM) yang terkait dengan perkara.
Namun, putusan tersebut tidak diambil secara bulat. Salah satu hakim anggota menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) yang menyatakan terdakwa seharusnya dibebaskan.
Dalam pandangannya, tindakan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, merujuk pada putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 919 tahun 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan kepemilikan tanah tersebut sah secara perdata.
Hakim tersebut menilai, putusan Mahkamah Agung seharusnya menjadi rujukan utama dan tidak bertentangan dengan proses hukum pidana yang berjalan.
Dalam perkara yang sama, dua terdakwa lain juga dijatuhi hukuman. Mantan Kepala BPN Kalianda, Lukman, divonis tiga tahun penjara karena terbukti turut serta dalam tindak pidana tersebut.
Sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Theresia Dwi Wijayanti dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan penjara.
Usai pembacaan putusan, Lukman dan Theresia menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Sementara tim kuasa hukum Thio memastikan akan mengajukan banding.
Pihak kuasa hukum menilai adanya perbedaan pendapat hakim menjadi dasar penting untuk memperjuangkan perkara ini di tingkat yang lebih tinggi.
“Kami melihat adanya dasar kuat dari putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap,” ujar tim penasihat hukum.
Mereka berharap pengadilan tingkat banding dapat mempertimbangkan secara menyeluruh aspek hukum perdata tersebut dalam memutus perkara.(*)
