Miglobalpos.com – Setelah sempat terhenti akibat konflik pengelolaan, aktivitas perkebunan kelapa sawit seluas 2.800 hektare di Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, kembali berjalan di bawah kendali Koperasi Nenek Eno Senama (KNES), Senin (4/5/2026).
Kembalinya operasional kebun ini ditegaskan langsung oleh Plt Ketua KNES, Datuk Samsul Hadi, yang menyatakan bahwa KNES tetap merupakan pihak sah dalam pengelolaan lahan dan bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan produksi serta kesejahteraan anggota koperasi.
“KNES memiliki dasar legalitas yang jelas dan kami hadir untuk memastikan lahan ini kembali produktif demi kepentingan seluruh anggota,” tegas Datuk Samsul Hadi.
Di lapangan, Sekretaris KNES Suparman turun langsung ke Pos 7 bersama para pekerja dan tenaga pengamanan outsourcing berbadan hukum guna memastikan seluruh aktivitas kembali berjalan normal, mulai dari perawatan kebun, perbaikan jalan produksi, hingga panen.
“Mulai hari ini kami kembali menjalankan aktivitas secara penuh, dari perawatan kebun, pembenahan jalan, sampai panen,” ujar Suparman.
Menurut Suparman, KNES di bawah arahan Plt Ketua Datuk Samsul Hadi berkomitmen menata ulang sistem pengelolaan kebun dan memastikan hak anggota menjadi prioritas utama. Sebanyak 1.385 anggota koperasi dijadwalkan menerima pembayaran gaji secara pro rata pada 8 Juni 2026, disesuaikan dengan hasil produksi kebun setiap bulan.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari pemulihan setelah kebun sempat menghadapi persoalan internal yang berdampak pada terhambatnya aktivitas produksi dan hak anggota.
Suparman juga menyoroti keberadaan Koperasi Pusako Senama Nenek (Koposan) yang dinilai tidak memiliki legitimasi maupun kapasitas hukum dalam mengelola lahan tersebut. Menurutnya, koperasi tandingan itu muncul dari pihak-pihak yang tidak terakomodasi dalam struktur KNES.
“Selama ini ada aktivitas panen, tapi hasilnya tidak transparan. Jalan rusak tidak diperbaiki, anggota tidak menerima gaji, bahkan kondisi kebun memburuk karena pengelolaan tidak profesional,” tegasnya.
Selain itu, KNES juga menyoroti dugaan praktik jual beli lahan oleh oknum tertentu kepada pihak luar. Datuk Samsul Hadi menegaskan bahwa transaksi semacam itu tidak sah karena lahan berada dalam skema pengelolaan koperasi dan merupakan bagian dari program yang harus dijaga sesuai aturan.
“Tidak ada pihak yang bisa sembarangan memperjualbelikan lahan. Semua harus tunduk pada aturan koperasi dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Datuk Samsul Hadi.
Untuk memastikan situasi tetap aman, aparat TNI dari Babinsa Desa Senama Nenek turut hadir melakukan pengamanan di lokasi. Serka M. Turnip bersama tiga personel berjaga di pintu masuk Pos 7 guna mengantisipasi potensi konflik.
“Kami menjalankan tugas negara menjaga keamanan wilayah. Jangan sampai ada keributan seperti sebelumnya, semua pihak harus menjaga ketertiban,” ujar Turnip.
Hingga berita ini diterbitkan, kondisi di Pos 7 Kebun KNES dilaporkan aman dan kondusif. Aktivitas pekerja mulai kembali normal, sementara jajaran pengurus KNES di bawah kepemimpinan Plt Ketua Datuk Samsul Hadi menegaskan fokus mereka saat ini adalah memulihkan produktivitas kebun, menjaga legalitas pengelolaan, serta memastikan kesejahteraan ribuan anggota koperasi.
Tim
