Miglobalpos.com, Tembilahan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah kini menuai sorotan tajam dari masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.
Pada Jumat, 8 Mei 2026, salah satu dapur penyedia MBG diduga menyajikan makanan yang tidak layak konsumsi kepada siswa-siswi SDN 013 Tembilahan yang berada di Jalan Keritang. Menu yang diberikan kepada para pelajar disebut berupa ikan lele mentah, tempe mentah, buah salak, serta makanan lain yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi anak-anak.
Peristiwa tersebut memicu kemarahan para wali murid.
Mereka menilai makanan yang diberikan sangat tidak pantas untuk dikonsumsi siswa sekolah dasar, terlebih program MBG menggunakan anggaran negara dan bertujuan meningkatkan kesehatan serta gizi anak.
Saat wartawan mendatangi lingkungan sekolah setelah kegiatan belajar selesai, seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya mengaku bahwa keluhan mengenai kualitas makanan MBG sebenarnya sudah sering terdengar dari anak-anak.
“Saya sering dengar anak-anak bercerita lauknya basi, alpukat masih mentah, pisang tidak layak dimakan. Tapi kali ini menurut saya sudah keterlaluan. Masa anak sekolah dikasih ikan lele mentah dan tempe mentah. Yang menyiapkan makanan itu menurut saya tidak waras. Coba saja penanggung jawab MBG itu disuruh makan sendiri makanan yang mereka bagikan itu,” ujarnya dengan nada kesal.
Menurutnya, makanan untuk siswa seharusnya memenuhi standar kebersihan, kematangan, dan kandungan gizi yang baik. Ia khawatir apabila kondisi tersebut terus dibiarkan dapat membahayakan kesehatan anak-anak.
Para wali murid mendesak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dinas terkait, serta pihak pengelola dapur MBG untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan makanan. Mereka meminta agar ada pemeriksaan terhadap bahan makanan, proses pengolahan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah.
Selain itu, masyarakat meminta pihak yang bertanggung jawab tidak hanya memberikan klarifikasi, tetapi juga melakukan tindakan nyata agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Diduga Langgar Standar Kesehatan dan Perlindungan Anak
Jika terbukti benar, penyajian makanan mentah atau tidak layak konsumsi kepada peserta didik dapat bertentangan dengan sejumlah aturan perundang-undangan di Indonesia.
Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat harus aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak membahayakan kesehatan manusia.
Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh makanan dan minuman yang aman bagi kesehatan.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak berhak memperoleh perlindungan kesehatan dan kesejahteraan, termasuk dalam lingkungan pendidikan.
Tak hanya itu, dalam aturan keamanan pangan, makanan yang disajikan kepada peserta didik wajib memenuhi standar sanitasi dan kelayakan konsumsi guna mencegah risiko keracunan maupun gangguan kesehatan lainnya.
Wali murid berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut dan segera melakukan investigasi terhadap dapur MBG yang diduga bermasalah.
“Programnya bagus, tapi jangan sampai pelaksanaannya asal-asalan. Anak-anak sekolah jangan dijadikan korban,” ujar salah satu wali murid lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola dapur MBG maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyajian makanan mentah tersebut.
