Miglobalpos.com, Lampung Tengah —Penggunaan kendaraan dinas kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju kepada Camat Kalirejo yang diduga kerap mengganti pelat nomor kendaraan dinas yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari.
Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai transparansi penggunaan aset negara serta kepatuhan terhadap aturan administrasi kendaraan pemerintah.
Sejumlah warga mengaku melihat kendaraan dinas kecamatan menggunakan pelat nomor berbeda dalam waktu tertentu. Jika benar terjadi, tindakan tersebut dinilai dapat menimbulkan dugaan penyalahgunaan fasilitas negara dan berpotensi melanggar aturan administrasi kendaraan bermotor.
Pengamat pemerintahan daerah menilai, kendaraan dinas merupakan aset negara yang penggunaannya wajib tercatat, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
“Pelat nomor kendaraan bukan sekadar identitas administratif, tetapi bagian dari legalitas kendaraan negara. Jika ada penggantian tanpa prosedur resmi, tentu harus dijelaskan kepada publik,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik.
Potensi Pelanggaran Aturan
Apabila dugaan penggantian pelat kendaraan dilakukan tanpa prosedur resmi dan tanpa persetujuan instansi berwenang, maka dapat berpotensi melanggar beberapa ketentuan hukum, antara lain:
1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 68 ayat (1):
“Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.”
Penggunaan TNKB (plat nomor) yang tidak sesuai registrasi kendaraan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 280 UU LLAJ.
Ketentuan Pidana
Pasal 280 UU Nomor 22 Tahun 2009:
“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu.”
2. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Jika kendaraan dinas digunakan tidak sesuai aturan atau terdapat dugaan penyalahgunaan fasilitas negara, ASN dapat dikenai sanksi disiplin sesuai tingkat pelanggaran.
3. Permendagri tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kendaraan dinas termasuk Barang Milik Daerah (BMD) yang wajib digunakan sesuai peruntukan dan administrasinya harus tercatat dengan benar.
Desakan Transparansi
Masyarakat meminta pemerintah daerah dan inspektorat melakukan klarifikasi terbuka terkait dugaan tersebut guna menghindari spekulasi liar di tengah publik.
Selain itu, aparat penegak hukum dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diminta memeriksa legalitas kendaraan dinas yang digunakan pejabat kecamatan apabila ditemukan ketidaksesuaian identitas kendaraan.
Hingga berita ini ditulis, pihak Kecamatan Kalirejo belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pergantian pelat nomor kendaraan dinas tersebut.(Red)
