Pelalawan, Riau, – Dugaan praktik jual beli lahan hutan kawasan di areal konsesi PT Arara Abadi yang berada di Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, memicu sorotan dan keresahan masyarakat. Hutan Seluas 45 hekter, yang seharusnya dijaga sebagai kawasan penyangga lingkungan diduga telah dirambah dan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit untuk kepentingan bisnis tertentu.
Informasi yang dihimpun dari warga menyebutkan, sebagian kawasan hutan di wilayah tersebut diduga telah dibuka dan ditanami sawit. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait status lahan, legalitas penguasaan kawasan, serta pengawasan terhadap areal konsesi yang semestinya terlindungi dari aktivitas perambahan dan perusakan hutan.
Seorang warga Desa Telayap yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa keberadaan kebun sawit di kawasan yang diduga merupakan hutan tersebut telah lama menjadi perbincangan masyarakat. Warga berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan.
“Kalau memang benar kawasan hutan diperjualbelikan dan dijadikan kebun sawit, tentu ini sangat merugikan lingkungan dan negara. Kami meminta aparat penegak hukum, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi kehutanan turun langsung memeriksa kondisi di lapangan,”* ujarnya.
Warga juga meminta agar tidak ada perlakuan khusus terhadap pihak mana pun apabila ditemukan pelanggaran hukum. Menurut mereka, perusakan kawasan hutan merupakan persoalan serius yang dapat berdampak terhadap ekosistem, tata air, serta keberlangsungan lingkungan hidup di wilayah Pelalawan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait dugaan perusakan hutan dan keberadaan kebun sawit di area konsesi perusahaan di Desa Telayap, pihak **PT Arara Abadi** mengaku tidak mengetahui adanya aktivitas perusakan hutan di kawasan yang dimaksud.
Pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efektivitas pengawasan di dalam areal konsesi perusahaan. Warga berharap adanya investigasi menyeluruh dari instansi berwenang untuk memastikan fakta sebenarnya dan mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Secara hukum, apabila terbukti terjadi perambahan, penguasaan, pemanfaatan, atau alih fungsi kawasan hutan tanpa izin yang sah, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum merusak atau memanfaatkan kawasan hutan.
Masyarakat Desa Telayap kini menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi kehutanan untuk mengusut dugaan jual beli lahan dan perusakan kawasan hutan tersebut. Mereka berharap penegakan hukum dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu demi menjaga kelestarian hutan yang menjadi aset penting bagi generasi mendatang.
“Jika benar ada hutan kawasan yang diperjualbelikan dan dijadikan kebun sawit, maka siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Hutan adalah milik negara dan harus dilindungi, bukan dijadikan komoditas bisnis ilegal,” tegas salah seorang warga.
Tim
